25 October 2019, 15:30 WIB

Jaksa Agung Pastikan Penanganan Kasus HAM Program Prioritas


Golda Eksa | Politik dan Hukum

MI/Ramdani
 MI/Ramdani
Jaksa Agung ST Burhanudin

JAKSA Agung ST Burhanuddin menegaskan Korps Adhyaksa akan membuat skala prioritas terkait penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Untuk kasus HAM ini, kan masih alot, belum memenuhi syarat materil formil, ya tentu kita clear berkas. Apabila syarat formil materil tidak terpenuhi, ya nuwun sewu," kata Burhanuddin kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10).

Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara itu menjawab diplomatis ketika disinggung apakah dalam 100 hari kerja sejak dilantik sebagai Jaksa Agung dirinya berani menuntaskan kasus-kasus tersebut.

"100 harian yang penting kita perintahnya kerja, cepat. Kita akan lihat kembali mana prioritasnya, kita bagaimana pun juga melihat situasi," katanya.

Desakan agar pemerintah menuntaskan kasus HAM berulang kali disuarakan masyarakat dan pegiat HAM.

Baca juga: Mahfud Minta Masjid di Kantor Pemerintah Jadi Agen Persatuan

Mereka berharap HAM sedianya dijadikan prioritas, rujukan, dan landasan dalam setiap proses pengambilan kebijakan pemerintah.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengingatkan pemerintah segera menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM maupun agenda pemenuhan HAM yang lain.

Menurut dia, agenda HAM merupakan salah satu agenda reformasi yang penting untuk terus diingat oleh setiap pemimpin bangsa. Negara pun tidak boleh lari dan menutup mata dari persoalan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya.

"Pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan, baik untuk pengungkapan kebenaran, penegakan hukum, maupun untuk rehabilitasi korban," kata Gufron, beberapa waktu lalu.

Kasus HAM yang menurut catatan Imparsial belum diselesaikan ialah kasus penghilangan aktivis dalam rentang 1996-1998, Tragedi Semanggi I dan Semanggi II pada 1998, kasus pembunuhan massal dan penghilangan orang medio 1965-1966, pembunuhan/ penembakan di Tanjung Priok 1984, kejahatan kemanusiaan Aceh sejak 1976 - 2004, penembakan misterius (Petrus) rentang waktu 1982-1985, Talangsari 1989, Tragedi Wasior dan Wamena pada 2000, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada 2004, serta kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT