24 October 2019, 20:37 WIB

Kompromi Politik Diprediksi Terjadi di Level Wamen


Golda Eksa | Politik dan Hukum

MI/Pius Erlangga
 MI/Pius Erlangga
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya 

JABATAN wakil menteri sejatinya tetap diisi oleh orang-orang yang berasal dari kalangan profesional atau individu yang notabene memiliki karier di kementerian tersebut. Wamen pun lebih tepat ditempatkan di kementerian-kementerian strategis yang beban kerjanya lebih berat.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya ketika dihubungi, Kamis (24/10). "Jadi mereka bisa mem-backup, misalnya beberapa menteri yang tidak memiliki latarbelakang, yang berkorelasi dengan kementerian yang dipimpin," kata dia.

Ketentuan jabatan wamen tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Regulasi tersebut diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Juni 2012.

"Idealnya wamen memang diisi oleh orang-orang yang memiliki karier di kementerian tersebut. Tapi apakah prediksi saya akan diisi oleh orang karier semua, ya tidak mungkin. Karena kabinetnya pun sudah terlanjur politis," ujarnya.

Baca juga : Komposisi Wamen Selesai, Isinya Kader Parpol dan Profesional

Di sisi lain, sambung dia, apabila membicarakan siapa yang pantas menjadi menteri, tentu idealnya adalah figur yang berasal dari kalangan karier di kementerian. Artinya, menteri dari partai politik jumlahnya harus lebih minim.

"Tapi yang terjadi, kan ini realita politik dengan sistem presidensial, ditambah presiden yang didukung oleh koalisi yang sangat gemuk. Mau tidak mau saya prediksi kompromi tidak hanya terjadi di level menteri, tapi akan juga terjadi di level wamen," katanya.

Wacana penambahan jabatan sebagai wamen di Kabinet Indonesia Maju, imbuhnya, akan mirip dengan yang terjadi di era pemerintahan SBY pada 2009-2014. Kala itu ada 19 wakil menteri yang melengkapi Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Bukan masalah gemuk atau tidak tapi kualitasnya akan seperti apa. Kalau kemudian hanya ditujukan untuk menampung orang-orang yang secara kompromi tidak bisa ditampung dari jumlah kementerian, ya menurut saya akan mubazir," pungkasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT