24 October 2019, 19:15 WIB

Mentan Fokus Perbaiki Data Pertanian Untuk Sempurnakan Kebijakan


Andhika Prassetyo | Ekonomi

MI/Ramdani
 MI/Ramdani
menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

DATA pertanian mulai dari luas lahan sampai hasil panen selama ini masih sangat simpang siur. Persoalan itu akan sangat berbahaya jika tidak segera dibenahi ke depannya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut data adalah unsur yang paling dasar dalam pembentukan kebijakan. Jika pemerintah memiliki data beragam, tidak seragam, kebijakan yang dibuat pun akan berakhir kelam.

"Kalau salah data pasti akan salah kebijakan. Kebijakan itu kan berawal dari data. Kalau dari data saja sudah salah, pasti kebijakan jadi salah," ujar SYL kepada Media Indonesia, Kamis (24/10).

Maka dari itu, dalam 100 hari pertama menjabat, pembenahan data akan menjadi fokus utama SYL.

Kementerian Pertanian bersama kementerian-kementerian teknis lain seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian boleh memegang data masing-masing. Tetapi, data itu harus bermuara kepada Badan Pusat Statistik.

Baca juga : Sukses Urus Pertanian Sulsel, SYL Targetkan Swasembada Pangan

Data BPS, lanjut dia, harus menjadi pedoman bagi seluruh pihak.

Hanya saja, dalam pengolahan data, kementerian-kementerian teknis yang melakukan kegiatan langsung di lapangan bisa memberi masukan dan menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk menunjang hasil data akhir BPS.

"Karena data yang diakui negara itu hanya data BPS. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Kementan tidak boleh mengolah data sendiri. Maka itu kita semua bekerja sama menyuguhkan data yang sempurna," jelas SYL.

Melihat dari kondisi saat ini, ia melihat data panen itu berbeda-beda. Data yang dipegang pemerintah pusat berbeda dengan pemerintah daerah. Akhirnya, formulasi kebijakan menjadi tidak tepat dan malah merugikan masyarakat.

"Sekarang kita kembali dulu ke data. Berapa sih hasil produksi kita sebenarnya. Berapa banyak yang dikonsmsi masyarakat dalam satu tahun. Kalau seandainya konsumsi itu 44 juta ton. Produksi tidak boleh kurang dari 60 juta ton. Karena kita berhadapan dengan berbagai persoalan mulai dari kekeringan dan itu akhirnya menjadi persoalan perut rakyat," tandasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT