24 October 2019, 17:07 WIB

PPP Minta Jokowi Tunjuk Wamenag


Putra Ananda | Politik dan Hukum

MI/Susanto
 MI/Susanto
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan ada penambahan wakil menteri (wamen) untuk Kementerian Agama (Kemenag). Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi menilai posisi wakil menteri dibutuhkan untuk membantu kerja Menteri Agama Fachrul Razi.

"Fraksi PPP mengusulkan kepada Pak Jokowi untuk segera melengkapi dan mensupport Fachrul Razi dengan menunjuk dan mengangkat Wakil Menteri Agama yang memiliki kualifikasi di bidang keagamaan sehingga bisa saling berkolaborasi," tutur Baidowi di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (24/10).

Baidowi meyakini, Presiden Jokowi memiliki alasan khusus memilih Fachrul Razi yang berlatar belakang militer sebagai menteri agama. Kendati demikian, PPP menilai pos kementerian agama tetap perlu diisi oleh seseorang yang memiliki tingkat pemahaman keagamaan yang lebih dalam.

"Menterinya dari unsur militer dalamh hal ini jaringan, disiplin, ketegasan ada di Pak Fachrul Razi. Nanti bidang keagamannya bisa diperkuat oleh wakil menteri," tuturnya.

Menurut Baidowi, penunjukkan wakil menteri dalam sebuah kementerian bukanlah sesuatu hal yang baru. Sudah ada beberapa kementerian lain yang memiliki wakil menteri seperti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Ini bukan sesuatu yang aneh penunjukkan wakil menteri. Di menteri agama dulu juga pernah ada wakil menteri. Namun itu semua kembali pada hak prerogratif presiden," tuturnya.

Selain di pos kementerian agama, PPP juga menyarankan kementerian lain memiliki wakil menteri seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, hingga Kementerian ESDM. Adanya wakil menteri di kementerian ini diharapkan dapat menunjang kinerja para menteri.

"Itu saya kira pos-pos yang membutuhkan sosok wakil menteri untuk menunjang kinerja dari menteri yang ditunjuk ataupun yang dilantik oleh Pak Jokowi kemarin," ujarnya.

Menurut Baidowo dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, wakil menteri dibutuhkan untuk menjawab keraguan publik atas Mendikbud baru, Nadiem Makarim, yang datang dari kalangan pebisnis.

"Itu untuk menjawab keraguan publik, bahwa dari aspek keilmuan Pak Nadiem Makarim masih dipertanyakan. Kalau aspek kemampuan, skill beliau punya kemampuan. Namun dari aspek keilmuan bidang pendidikan atau manajemen pendidikan masih ada yang mempertanyakan," ujar Baidowi.

Baidowi mengatakan, nantinya, jabatan wakil menteri tidak harus dari kalangan partai politik, tetapi juga profesional. Kursi wamen, kata dia, bukan soal bagi-bagi jatah. Bahkan, sekalipun wamen ditunjuk dari parpol, partai oposisi pun bisa saja menduduki kursi tersebut.

" Wakil menteri itu tidak harus dari parpol, bisa juga dari kalangan profesional, tidak ada urusan jatah-jatahan," ujar Baidowi. (OL-4)

BERITA TERKAIT