24 October 2019, 13:30 WIB

Penyelesaian Sengketa Lahan Sawit Perlu Jadi Prioritas


Andhika Prasetyo | Ekonomi

ANTARA/FB Anggoro
 ANTARA/FB Anggoro
Pekerja mengangkut tandan buah segar kelapa sawit hasil panen di PT Ramajaya Pramukti di Kabupaten Siak, Riau

PENYELESAIAN konflik lahan sawit dalam kawasan hutan perlu menjadi perhatian utama Kabinet Indonesia Maju.

Direktur SPOS Keragaman Hayati (Kehati) Irfan Bakhtiar menyebut, saat ini, ada sekitar 3,47 juta hektare (ha) kebun sawit yang ditengarai masuk ke kawasan hutan dan menjadi polemik antara pemerintah dan masyarakat.

Konflik lahan seperti itu terjadi tidak terlepas dari keberhasilan sawit yang mampu menopang kehidupan para petani mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

”Ini adalah isu yang harus diselesaikan karena masyarakat yang dirugikan. Penyelesaian tumpang tindih lahan harus jadi prioritas,” ujar Irfan melalui keterangan resmi, Kamis (24/10).

Baca juga: Menkeu Antisipasi Defisit Anggaran

Menanggapi hal itu, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Prabianto Mukti Wibowo mengatakan pemerintah tengah mengkaji beberapa opsi seperti pelepasan kawasan serta pemberian izin legal (land amnesty) untuk menyelesaikan sengketa 3,47 juta hektare kebun sawit.

Jika kebun tersebut menjadi ilegal karena regulasi tumpang tindih, jelas dia, bisa saja diajukan pelepasan.

Opsi lain berupa pemberian status legal atas kebun dengan memenuhi beberapa persyaratan seperti menyelesaikan kewajiban yang selama ini belum dijalankan seperti pembayaran pajak.

“Hanya saja, karena luasan lahan yang sangat besar, dibutuhkan waktu dan proses untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami masih diskusikan dengan banyak pakar hukum agar ke depan tidak menjadi persoalan baru dan dapat dibakukan dalam bentuk regulasi,” kata Prabianto.

Menurutnya, dalam mengambil keputusan, pemerintah akan mempertimbangkan banyak hal seperti historis perubahan-perubahan regulasi yang memungkinkan seseorang atau lembaga membangun kebun.

“Prinsipnya, kebijakan itu harus pro rakyat dan mampu meningkatkan kelembagaan petani sawit serta memastikan setiap perkebunan menerapkan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO),” sambungnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT