24 October 2019, 11:30 WIB

Mendikbud Baru Dihadapkan Berbagai Tantangan Pendidikan


mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

DOK DPR RI
 DOK DPR RI
Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Ferdiansyah.

Presiden Joko Widodo baru saja melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru, dengan nomenklatur yang mencakup Pendidikan Tinggi (Dikti), dalam Kabinet Indonesia Maju Masa Jabatan 2019-2024. Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Ferdiansyah mengimbau segera dilakukannya hubungan dan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan pada sektor pendidikan.

“Saya hanya berkomentar, mudah-mudahan Pak Menteri yang baru itu segera melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dia bisa menjawab kebutuhan di masyarakat dengan keinginan Presiden,” kata Ferdi, sapaan akrabnya, seusai menerima kunjungan mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Adanya penggabungan nomenklatur Pendidikan Tinggi ke dalam Kemendikbud, setelah sempat disatukan dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada 2014 lalu, membuat sektor pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Menengah, hingga Pendidikan tinggi akan terkonsentrasi menjadi satu. Ferdi menilai hal ini bukannya akan berjalan tanpa hambatan.

“Kita punya pengalaman adanya pembagian antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman itu memang pasti ada sedikit hambatan-hambatan dengan digabungkannya kembali antara pendidikan tinggi dan jenjang pendidikan dari PAUD, yang dulunya terpisah kini digabung lagi,” ungkap politisi Partai Golkar ini.

Meski demikian, Ferdi mengatakan hambatan bisa diatasi dengan kembali melakukan koordinasi. Dirinya mengarisbawahi hal tersebut sebagai bagian yang kerap kali mudah untuk dikatakan, namun ketika dilaksanakan sering menemui hambatan. “Saya punya keyakinan, ini bisa berjalan tapi jangan terlalu lama. Seandainya ada penyesuaian, kami minta pada Pemerintah penyesuaian selama 3-4 bulan aja. Jangan lebih dari itu,” imbuhnya.

SDM Unggul menjadi poin pertama yang disampaikan Presiden Jokowi saat resmi dilantik pada akhir pekan lalu di hadapan Anggota MPR RI. Dengan demikian, pendidikan selayaknya menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Namun, Ferdi menyayangkan meski sudah menjadi prioritas utama, agenda pendidikan yang mengarah vokasi masih belum mendapatkan perhatian di masyarakat.

“Nampaknya ketika mengarah pada vokasi masih yang dianggap orang pemahamannya masih beda di masyarakat bahwa pendidikan vokasi itu tidak keren, pendidikan vokasi itu bukan sarjana, ini yang harus juga diberikan karena image masyarakat masih agak kurang pas mengenai pendidikan vokasi,” tandas Ferdi.

Untuk itu, legislator dapil Jawa Barat XI tersebut menyarankan perlu adanya kampanye mengenai pendidikan vokasi guna meminimalisir kelemahan dan kekurangan yang saat ini belum optimal dijalankan oleh pemerintah. “Padahal, untuk ke depannya dan saat ini sudah ada Sarjana Terapan, bahkan Profesor Terapan pun sudah ada, itu sebagai kebijakan DPR bersama Dikti saat itu,” tutup Ferdi. (RO/OL-10)

BERITA TERKAIT