24 October 2019, 07:00 WIB

Pemprov Hibahkan Rp10 Miliar untuk Bangun Sanitasi


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

ANTARA/Aprillio Akbar
 ANTARA/Aprillio Akbar
Warga mencuci pakaian di toilet umum yang dibangun di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta berencana membangun sanitasi bagi warga di permukiman padat penduduk yang belum memiliki sanitasi layak pada tahun depan.

Dana sebanyak Rp10 miliar akan dihibahkan untuk keperluan tersebut. Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan revisi Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 bersama Badan Anggaran DPRD DKI.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri, sanitasi berupa pembangunan septic tank diperuntukkan bagi 10 ribu jiwa dengan nilai Rp10 juta per unit.

Pemprov DKI pun memberikan kriteria bagi masyarakat yang akan dibangunkan septic tank.

"Pertama, rumah yang bersangkutan belum memiliki tangki, memiliki tanki namun bocor, dan rumah di kawasan kumuh," ungkapnya, Rabu (23/10).

Baca juga: DPRD DKI Pertanyakan Belanja Hibah DKI yang Terus Meningkat

Kriteria lainnya ialan rumah di wilayah yang terdampak banjir rob dan tingkat bakteri tinggi.

Diperlukan dana besar untuk pembangunan septic tank ini karena adanya penelitian lapangan dan pemetaan sosial untuk menentukan penerima program itu.

"Ini akan menjawab kenapa Belanja Tidak Langsung turun sementara Dana Hibah naik," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Vianni Limardi menyoroti anggaran dana hibah Pemprov DKI yang terus meningkat tiap tahun.

Pada 2017, dana hibah Pemprov DKI mencapai Rp1,8 triliun sementara pada 2018 mencapai Rp2,7triliun. Angka pos itu kembali meningkat di tahun ini mencapai Rp2,8 triliun.

"Hibah itu tidak wajib. Apakah kita harus memberikan hibah yang cukup besar sementara kita juga masih membutuhkan untuk pos yang lebih penting," kata Vianni.

Untuk Belanja Tidak Langsung nilainya turun dari Rp37,35 triliun menjadi Rp36,26 triliun. Sementara itu, nilai KUAPPAS 2020 yang sebelumnya diajukan Rp95,9 triliun turun menjadi Rp89,4 triliun.

Hal ini disebabkan adanya penundaan pencairan dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp6,39 triliun. (OL-2)

BERITA TERKAIT