24 October 2019, 06:30 WIB

The Seven Commandments


Akmal Fauzi | Politik dan Hukum

MI/RAMDANI
 MI/RAMDANI
Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin sambil duduk memperkenalkan satu per satu menteri Kabinet Indonesia Maju.

TIDAK berselang lama setelah memperkenalkan ST Burhanuddin yang akan menjabat Jaksa Agung lima tahun ke depan, Presiden Joko Widodo langsung menyampaikan tujuh hal khusus sebagai prinsip bekerja bagi para menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Saya memerintahkan seluruh kabinet yang tadi telah saya umumkan untuk jangan korupsi," kata Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin di tangga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin.

Kedua, tidak ada visi-misi menteri selain visi-misi presiden dan wakil presiden. Ketiga, semua harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif (lihat grafik).

"Terakhir, semua harus serius bekerja. Saya pastikan (menteri) yang tidak serius bekerja, yang tidak sungguh-sungguh, hati-hati bisa saya copot di tengah jalan," lanjut Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seusai pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2019-1024 di Istana Merdeka, kemarin, mengungkapkan hal utama yang menjadi penekanan Jokowi ialah bagaimana menjalankan program prioritas sesuai visi-misi presiden.

"Kapasitas individu menjadi tolok ukur. Salah satunya Pak Airlangga Hartarto yang kini menjadi menko perekonomian. Beliau tahu banyak tantangan sektor industri sebagai salah satu kunci menjawab current account deficit dan bahkan defisit transaksi perdagangan. Kita butuh kebijakan manufaktur, perdagangan, pertanian, perikanan, dan energi," ujar Sri Mulyani di kantornya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif formasi Kabinet Indonesia Maju. Dalam penilaian Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, pos-pos menteri diisi anak-anak bangsa terbaik yang mendapat dukungan semua pihak untuk kemajuan bangsa.

"Kami mengapresiasi dan menyambut baik susunan kabinet. Kadin akan membantu pemerintah menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan Rp320 juta per kapita pada 2045. Kami mendukung pemerintah memangkas birokrasi yang panjang dan deregulasi aturan. Regulasi yang rumit dan birokrasi panjang menjadi beban bagi dunia usaha," ungkap Rosan melalui keterangan resmi, kemarin.

Senada dengan penilaian peneliti dari Centre for Strategic and International Studies, Arya Fernandes, bahwa kualitas menteri kebinet Jokowi cukup mumpuni dari sisi kemampuan, kepemimpinan, pengalaman, dan inovasi.

"Presiden ingin menteri tidak lama beradaptasi. Apabila banyak (menteri) digeser ke pos baru, butuh adaptasi. Saya berharap kinerja menteri bisa diandalkan," kata Arya.

 

Sumber: Tim Riset MI

 

Daya beli

Selain memangkas birokrasi dan peraturan, pengamat ekonomi Aviliani menekankan pula pentingnya menjaga daya beli masyarakat. Selama dua tahun ke depan, tim ekonomi Jokowi memiliki tugas berat karena di masa itu Indonesia tengah mengalami pelemahan daya beli.

"Ini sudah terasa dalam setahun terakhir, terutama menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah. Jangan sampai ada perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Insentif difokuskan pada industri yang sudah ada, bukan perusahaan yang belum datang," tutur Aviliani.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan para menteri sebagai pembantu presiden harus menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.

"Pegang teguh integritas. Para menteri harus langsung on the right track bekerja. Ekspektasi masyarakat sangat luar biasa," tandas Haedar. (Nur/Mir/Pra/Iam/AT/Ant/X-3)

 

Berita terkait hlm 2, 4, 6, 14, dan 17

BERITA TERKAIT