23 October 2019, 19:11 WIB

Anies Isyaratkan Setujui UMP DKI 2020 Rp4,27 Juta


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

Antara
 Antara
Anies Baswedan

PEMPROV DKI melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI telah melakukan rapat akhir dewan pengupahan untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP) 2020.

Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan bahwa usulan dari pekerja meminta Rp4,6 juta. Sedangkan dari pengusaha mengikuti aturan Kementerian Ketenagakerjaan, melalui surat edaran dengan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019, menyebutkan bahwa besaran UMP 2020 naik menjadi 8,51%.

UMP 2019 sebesar Rp3.940.973, mengalami kenaikan sebesar Rp335.376, sehingga menjadi Rp4.276.349.

"Dengan itu semua, nanti kita akan umumkan dalam waktu dekat ini. Arahnya kita akan sesuai dengan keputusan pemerintah. Nah, nanti akan sama-sama kita kaji kembali untuk ditetapkan tanggal 1 November 2019 untuk UMP 2020,"ujar Anies di Gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (23/10).

 

Baca juga: Lupa Bawa SIM, Pengemudi Bisa Dapat Diskresi

 

Anies mengaku berusaha meringankan beban hidup para pekerja dengan memberikan subsidi, yakni dengan memberikan kartu pekerja. Sehingga menurunkan biaya transportasi.

"Bukan hanya itu kami bermitra dengan pihak asosiasi untuk membangun koperasi yang jual kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau," kata Anies.

Ia menambahkan, " Tujuan pembicaraan tentang upah itu sesungguhnya kesejahteraan. Karena ada biaya hidup yang meninggkat, maka upah harus ditingkatkan. Kami bantu dua sisi,"ucapnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan dalam rapat akhir dewan pengupahan mengakomodASI usulan-usulan dari pihak asosiasi atau pengusaha dan pekerja

Pihaknya telah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan 3 gelombang berbeda. Dalam setiap survei terdapat 15 pasar untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan menuju kehidupan layak.

Menurutnya, dengan adanya survei di 60 item KHL tersebut, menjadi rekomendasi atau acuan untuk menghitung UMP Jakarta 2020

"Tadi baru saja kita melaksanakan sidang pengupahan dari anggota Dewan Pengupahan. Kita sudah menyepakati bahwa usulan dari pihak asosiasi prinsipnya menerima apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kalau kita juga mengacu kepada pemerintah," tandas Andri. (OL-8)

BERITA TERKAIT