23 October 2019, 18:41 WIB

Penunjukan Idham Azis sebagai Kapolri Hak Prerogatif Presiden


Tri Subarkah | Politik dan Hukum

MI/RAMDANI
 MI/RAMDANI
Kabareskrim Komjen Idham Aziz

KEPALA Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Idham Azis dipastikan akan menggantikan posisi Tito Karnavian sebagai Kapolri. Presiden Joko Widodo sudah berkirim surat ke DPR pada Selasa (22/10) tentang penunjukan Idham sebagai calon tunggal Kapolri. 

Sebelumnya, Kompolnas juga memeberikan surat rekomendasi calon Kapolri kepada Presiden.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo menekankan penunjukan Idham sebagai pengganti Tito merupakan hak prerogatif Presiden.

"Untuk penunjukan Kapolri adalah hak prerogatif presiden. Bapak Presiden kemarin sore sudah berkirim surat ke DPR RI tentang penujukan calon tunggal Kapolri, yaitu Bapak Kabareskrim Komjen Pol Idham Aziz," kata Dedi, Rabu (23/10).

Dedi menyebut pelantikan Idham sebagai Kapolri masih harus menunggu proses di DPR. 

"Tentunya DPR akan menyiapkan dulu perangkat Komisi 3. Nah setelah Komisi 3 nanti terbentuk, akan dibuat rencana pemanggilan atau fit and proper tets," terangnya.

Baca juga: Idham Mengaku Siap Jadi Kapolri

Namun penunjukan Idham sebagai Kapolri mendapat halangan dari Indonesian Police Watch. Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane rekomendasi Kompolnas maupun surat presiden ke DPR cacat administrasi.

"Sebab sesuai ketentuan Kompolnas, masa dinas calon Kapolri itu minimal dua tahun. Sementara masa dinas Idam Azis hanya satu tahun lebih. Untuk itu IPW mendesak Komisi 3 DPR harus menolak uji kepatutan untuk calon Kapolri Idham Azis," kata Neta dalam keterangan tertulis.

Lebih jauh, Neta meminta agar surat presiden tersebut dikembalikan agar calon Kapolri yang ditetapkan sesuai ketentuan. 

"Jika tidak, pencalonan Kapolri kali ini akan menjadi preseden," sebutnya.

Menanggapi keberatan IPW, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menegaskan bahwa tidak ada batasan dinas yang dimaksud oleh IPW.

"Tolong dibaca Pasal 11 ayat (6) UU 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Tidak ada itu batasan hanya 1 tahun atau 2 tahun," tegas Poengky.

Adapun Pasal tersebut berbunyi, "Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier." (A-4)

BERITA TERKAIT