23 October 2019, 14:00 WIB

Kabinet Baru Dituntut Benahi Daya Beli di 2 Tahun Pertama


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

ANTARA/Wahyu Putro A
 ANTARA/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jajaran menteri dalam rangkaian pelantikan Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka

EKONOM Aviliani mengatakan tim ekonomi di Kabinet Indonesia Maju memiliki tugas berat terutama dalam dua tahun ke depan.

Dalam periode itu, ia melihat Indonesia berada pada titik kritis karena tengah mengalami pelemahan daya beli.

Jika tidak ada strategi-strategi serius, ia khawatir pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan bergerak ke arah positif.

"Saya melihat, dalam dua tahun ke depan, perekonomian Indonesia akan turun karena daya beli juga lemah. Ini sudah terjadi dalam setahun terakhir. Jadi itu yang harus dibenahi," ujar Aviliani kepada Media Indonesia, Rabu (23/10).

Pemerintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat terutama yang berada di kalangan menengah ke bawah.

Baca juga: Menteri Kabinet Indonesia Maju Resmi Dilantik

Insentif sudah semestinya diberikan kepada industri-industri yang sudah exist di Tanah Air. Dengan begitu, kinerja perusahaan-perusahaan bisa terangkat dan para pekerja pun terjamin.

"Jangan sampai ada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Insentif semestinya difokuskan pada industri yang sudah ada, bukan perusahaan yang belum datang," tuturnya.

Selain itu, program padat karya dan pemberdayaan masyarakat juga mesti ditingkatkan karena secara langsung akan memberikan dampak di desa-desa.

Untuk itu, pemerintah pusat tidak bisa bergerak sendiri. Pemerintah pusat wajib membantu menyediakan berbagai program yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat.

"Ini juga tanggung jawab daerah karena dana APBN sebagian besar disalurkan ke daerah," tegasnya.

Maka dari itu, peran Menteri Dalam Negeri menjadi sangat vital dalam mengelola APBD. Anggaran ke daerah harus dipastikan tepat sasaran dan mampu menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat.

Sebagaimana diketahui, daya beli akan mendorong konsumsi masyarakat yang masih menyokong 56% dari total PDB di Indonesia. Maka dari itu, sektor tersebut harus terus dijaga selama ekspor dan investasi belum siap menjadi pemain utama. (OL-2)

BERITA TERKAIT