23 October 2019, 09:50 WIB

Kasus Impor Gula Terus Didalami


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
 ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
 Direktur Pemasaran PTPN III (Persero) sekaligus merangkap Komisaris Utama PT KPBN I Kadek Kertha Laksana.

KOMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa Plt Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Seger Budiharjo. Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap distribusi gula impor untuk tersangka pengusaha Pieko Nyotosetiadi. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PNO (Pieko Nyotosetiadi)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

Selain itu, komisi antirasuah juga memanggil Manajer Keuangan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, Rena. Ia juga sebagai saksi untuk tersangka Pieko.

KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus tersebut. Selain Pieko, juga menetapkan Direktur Utama nonaktif PTPN III Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana.

Pieko Nyotosetiadi ialah pe-milik PT Fajar Mulia Transindo dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula. KPK menduga ada pemberian hadiah atau janji senilai S$345 ribu sebagai fee terkait dengan distribusi gula di PTPN III (persero) 2019 dari Pieko kepada Dolly dan Kadek.

Sebagai yang diduga menerima, Dolly dan Kadek di-sangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Pieko yang diduga sebagai pemberi di-sangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, KPK menilai berulangnya operasi tangkap tangan (OTT) di sektor impor pangan karena terdapat kebijakan yang tidak sinkron. "Titik lemahnya itu sebenarnya, kan ada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Kelihatannya antara kementerian tidak selalu sinkron," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Laode menyampaikan hal tersebut seusai menetapkan anggota Komisi VI DPR I Nyoman Dhamantra (INY) bersama lima orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019, Agustus lalu. (Dhk/Ant/P-3)

BERITA TERKAIT