23 October 2019, 09:10 WIB

Kehadiran Badan Riset dan Inovasi Dinantikan


Atikah Ishmah Winahyu | Politik dan Hukum

MI/Andry Widyanto
 MI/Andry Widyanto
Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Haryono .

BEBERAPA nomenklatur kementerian/lembaga pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 disebut mengalami perubahan, termasuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti).

Rencananya, bidang riset dan teknologi akan dikelola tersendiri oleh badan riset dan inovasi nasional (BRIN), sedangkan pendidikan tinggi akan digabung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kendati begitu, keputusan definitif perubahan itu masih menunggu pengumuman Presiden, hari ini. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Haryono meyakini pembentukan BRIN dapat meningkatkan sinergi di antara lembaga riset serta mendorong inovasi di Tanah Air. "Sinergi kelembagaan ini sebenarnya sudah tersirat di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2019. Dan jika sinergi ini berjalan mulus, tumpang-tindih riset akan jauh berkurang. Inovasi dapat lebih maju berkembang," kata Agus kepada Media Indonesia, kemarin.

Agus berharap kehadiran BRIN dapat memperbaiki kondisi dan inovasi di Indonesia, mengingat selama ini anggaran riset masih terpecah di berbagai lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) di kementerian dan nonkementerian. Tidak sedikit pula yang tumpang-tindih akibat kurang koordinasi.

"Anggaran ini bisa dioptimalkan dan ditentukan direction-nya jika terbentuk satu badan yang menaungi. Dengan begitu, seluruh sumber daya iptek dapat dioptimalkan. Selanjutnya, akan lebih mudah memperbaiki kondisi riset dan inovasi di Indonesia," tuturnya.

 

Di sisi lain, Kepala Balai Biotek-nologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Agung Eru Wibowo memasrahkan keputusan di tangan Presiden, asalkan upaya pendekatan yang dilakukan mampu memperkuat dan mempercepat inovasi serta teknologi di Indonesia.

"Semoga semangat penguatan kelembagaan, peran dan kinerja serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran bisa muncul dalam BRIN ini," ujar Agung.

Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) Bambang Setiadi mengaku pihaknya tengah mengusulkan agar BRIN dan Dewan Pengarah Riset dan Inovasi Nasional dipimpin langsung oleh Presiden. Menurut Bambang, dengan begitu riset dan inovasi yang ada di Indonesia lebih terarah karena langsung diperintah Presiden.

"BRIN itu juga harus Presiden yang pegang langsung, di dalam itu ada dewan pengarahnya. Anggotanya bisa yang sekarang menjadi DRN. Jadi enggak ada lagi potong anggaran di tengah jalan karena ini (langsung) diperintah Presiden." (Aiw/P-2)

BERITA TERKAIT