23 October 2019, 06:10 WIB

Infrastruktur Berkelanjutan dan Perekonomian Unggul


Nirwono Joga Pusat Studi Perkotaan | Opini

 ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
  ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Tol Cikopo-Palimanan di Majalengka, Jawa Barat, 

SETELAH Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan lima target kerja, yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan dan pemangkasan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Pembangunan SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bekerja sama dengan talenta-talenta global.

Pembangunan infrastruktur yang membuka akses ekonomi dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Penyederhanaan dan pemangkasan kendala regulasi. Salah satunya melalui pembuatan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas pada investasi yang menciptakan lapangan kerja dan penyederhanaan eselonisasi.

Transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur yang membuka akses ekonomi dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat, pembangunan infrastruktur tol harus dikembangkan menjadi koridor ekonomi. Untuk itu, pemerintah harus segera menyusun aturan yang memungkinkan koridor tol mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, baik lokal (kota/kabupaten yang dilintasi), regional (provinsi yang dilalui), nasional (antarpulau), maupun global (antarnegara).

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas akan membuka peluang bisnis baru dan menciptakan aktivitas ekonomi baru. Misalnya, setelah tol Cikopo-Palimanan beroperasi pada 2015, banyak wisatawan dari Jakarta dan sekitar berkunjung ke Cirebon pada akhir pekan dan liburan panjang untuk berwisata budaya dan kuliner.

Terhubungnya Tol Trans-Jawa Merak-Probolinggo pada awal 2019 telah membuka usaha baru bagi perusahaan otobus. Beberapa bus antarkota mulai berekspansi dengan membuka rute baru yang melayani perjalanan dari Merak, Banten, hingga Probolinggo, Jawa Timur. Mereka dapat menambah armada untuk melayani pemberangkatan pagi, siang, dan sore hari, serta menawarkan waktu tempuh lebih cepat.

Kementerian Perhubungan harus memiliki rencana strategi pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Penyediaan dan pengembangan transportasi publik/massal, seperti bus Trans-Jawa Loop Line, mengintegrasikan dengan sistem transportasi massal kota/kabupaten yang dilintasi Trans-Jawa, serta membentuk Badan Pengelola Transportasi Trans-Jawa.

Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang, dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya yang terhubung dengan Tol Trans-Jawa menjadi lebih bersinergi mendukung kegiatan bongkar muat barang dan waktu kirim dengan lebih cepat.

Keberadaan tempat-tempat istirahat di sepanjang koridor tol harus disiapkan menjadi tempat transit penghubung antarmoda transportasi. Perpindahan penumpang dapat dilakukan di tempat istirahat dan pelayanan tol tidak harus keluar dari tol.

Tempat istirahat dapat difungsikan sebagai hub logistik yang memudahkan aktivitas pengangkutan barang melalui tol. Tol harus dikembangkan terhubung langsung dengan kawasan industri (berkembang menjadi kota industri), pelabuhan (kota pelabuhan), atau bandara (kota bandara). Untuk itu, perlu dipertimbangkan tempat istirahat dengan lahan yang lebih luas.

Selain itu, harus disiapkan rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan untuk mengembangkan kawasan sesuai potensi kekhususannya. Seperti menjadi kota industri yang ramah lingkungan, kota pelabuhan maritim, atau kota bandara yang futuristis.

Tempat istirahat harus menjadi etalase potensi kota/kabupaten yang dilintasi tol. Di tempat istirahat dapat ditampilkan potensi ekonomi lokal dengan brand kuliner atau produk barang lokal, alternatif destinasi wisata yang beragam. Di area tempat istirahat disediakan pojok instagramable yang menarik untuk diunggah di media sosial.

Kementerian Pariwisata dapat melakukan optimalisasi pemasaran, pendampingan, dan pengembangan destinasi wisata kota/kabupaten yang didukung asosiasi travel/biro perjalanan, asosiasi restoran dan perhotelan. Kota dan kabupaten (dan desa) yang dilintasi Tol Trans-Jawa dituntut lebih kreatif dan inovatif mengembangkan daya tarik dan diferensiasi destinasi wisata berbasis alam. Kekayaan kuliner, kesejarahan pusaka, beragam kesenian tradisional, atau kearifan religi.

Pengembangan koridor ekonomi di sepanjang koridor tol diperlukan untuk menjaga sekaligus mendorong roda ekonomi lokal, regional, nasional, hingga global agar tetap bergerak melalui investasi di daerah. Kegiatan ekonomi lintas sektroal dan bernilai tambah diyakini turut menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan menekan kemiskinan.

Aktivitas ekonomi dunia usaha akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang memberikan penghasilan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk keterlibatan perguruan tinggi lokal diperlukan untuk memetakan potensi ekonomi lokal, pelaku usaha lokal, dan komunitas masyarakat. Sektor swasta yang terlibat perlu diberi insentif dari pemerintah agar upaya yang dilakukan semakin efektif, seperti kelonggaran dari sisi perpajakan, kemudahan penyederhanaan perizinan.

Dengan Pulau Jawa yang masih sebagai pusat perekonomian, menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa harus terus dilakukan. Di sini, Tol Trans-Jawa berperan menjadi pembangkit ekonomi dengan mendorong terciptanya mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru pada kota/kabupaten yang dilintasi, serta memberi dampak yang sama ke luar Jawa.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dituntut harus semakin aktif dan kreatif menggaet mitra strategis dalam mengembangkan koridor ekonomi yang berkelanjutan melalui pendekatan multidimensi. Lalu, lintas sektoral di sepanjang koridor tol agar pembangunan tol juga dapat berkelanjutan di masa depan. Itu tugas pemerintahan sekarang. Selamat bekerja.

BERITA TERKAIT