23 October 2019, 05:50 WIB

Operator Bandara Minta Drone Diatur secara Tegas


(Ant/E-1) | Ekonomi

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww/16.
 ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww/16.
Sejumlah orang mengoperasikan quadcopter miliknya saat sosialisasi keamanan terbang "Drone" di Denpasar, Bali, Minggu (17/4)

PENGELOLA bandar udara, PT Angkasa Pura I (persero) dan PT Angkasa Pura II (persero), mendesak pemerintah untuk mengeluarkan regulasi pesawat tanpa awak (drone) sehingga bisa memberikan keselamatan bagi maskapai penerbangan.

"Keberadaan drone ialah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihalangi, tetapi juga harus dibuat regulasi yang sangat tegas. Saat ini sudah ada aturannya, tetapi belum sangat tegas," kata Plt VP Airport Safety AP I, Salim, dalam diskusi di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, saat ini drone tidak hanya digunakan sebagai hobi, fotografi, atau swafoto, tapi sudah untuk tujuan komersial seperti mengirim barang dari satu lokasi ke lokasi lain, khususnya di wilayah yang sulit terjangkau.

Di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, misalnya, sering terdapat drone beterbangan yang dioperasikan perusahaan untuk tujuan pariwisata atau perusahaan yang ingin mempromosikan usahanya.

"Oleh sebab itu, drone harus ada regulasi untuk menerbangkannya dan regulasinya harus ketat," katanya.

Menurutnya, dalam regulasi harus disebutkan operator/pilot drone harus berlisensi seperti yang dipersyaratkan oleh sejumlah negara.

Operator harus memiliki pengetahuan tentang praktik operasi yang aman, termasuk persyaratan garis pandang serta klasifikasi dan struktur ruang udara di wilayah operasi yang dituju. Selain itu, mengetahui undang-undang dan/atau peraturan yang mengatur pengoperasian drone termasuk lokasi bandara dan persyaratan atau batasan terkait dengan pengoperasian di sekitar bandara.

Kementerian Perhubungan sebenarnya telah melakukan penataan pengoperasian sistem pesawat udara tanpa awak di ruang udara Indonesia. Penataan yang termuat dalam PM 180 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dalam PM 47 Tahun 2016 tersebut bertujuan tetap terjaganya kese lamatan penerbangan dari kemungkinan bahaya yang ditimbulkan akibat menabrak drone.

Dalam salah satu penataannya, drone tidak boleh dioperasikan pada ketinggian lebih dari 150 meter (500 ft). Artinya, penggunaan drone sebagai aktivitas bermain dan hobi hanya dibolehkan terbang di bawah 150 meter. Jadi, jika ingin terbang di atas 150 meter, harus mendaftarkan drone serta pilotnya dengan mengajukan izin terbang ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (Ant/E-1)

BERITA TERKAIT