23 October 2019, 03:00 WIB

Sri Mulyani Perlu Perbaiki Penggunaan Utang agar Produktif


MI | Ekonomi

MI/Susanto
 MI/Susanto
Menteri Keuangan Sri Mulyani

SRI Mulyani yang kembali menempati posisi sebagai menteri keuangan dalam kabinet mendatang diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan utang Indonesia agar semakin produktif

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan kekhawatiran soal utang bukan dari rasio utang yang masih di bawah 60%, tetapi dari pertumbuhan utang yang tiap tahunnya tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Rata-rata pertumbuhan utang pemerintah di periode I jokowi ialah 11,7% tiap tahunnya, sementara pertumbuhan ekonomi 5%-5,1%. Jadi, ada yang putus korelasi utang dan pertumbuhan ekonomi. Ini berasal dari penggunaan belanja K/L paling besar untuk belanja barang 40,3%, kemudian belanja pegawai 27,6%, baru belanja modal di urutan ketiga yakni 22,1% (APBN 2018)," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Menurutnya, utang menjadi kurang produktif lantaran habis untuk belanja konsumtif.

Hal lain kedua yang jadi catatan, lanjut Bhima, ialah bahwa indikator rasio utang terhadap PDB bukan satu-satunya penentu risiko utang.

"Ada debt to services ratio (DSR), misalnya, di mana membandingkan total utang terhadap penerimaan valas dan interest ratio. Pada 2014 DSR tier I angkanya 23,9%, di 2019 Q2 angkanya jadi 34,3%," jelasnya.

DSR yang naik signifikan menjadi rawan apabila terjadi depresiasi kurs rupiah sehingga beban kewajiban utang akan membenani negara.

"Ini berpengaruh pada kemampuan bayar utang. Jadi, menkeu harus berani rem utang," tandasnya.

Sri Mulyani juga diminta merenungkan kembali soal rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan di saat ekonomi sedang melambat. Begitu pun dengan pengurangan subsidi listrik 900 VA dan subsidi BBM.

"APBN yang counter cylical diperlukan sebagai bantalan agar daya beli tidak terjun bebas. Kalau pencabutan aneka subsidi tetap dipaksakan, sangat mungkin ekonomi tumbuh di bawah 5%," jelasnya.

Catatan terakhir ialah reformasi perpajakan didorong agar terus berjalan . (Ifa/E-1)

BERITA TERKAIT