22 October 2019, 13:55 WIB

Koalisi Gemuk. Pemerintah Akan Berjalan Lamban


Bayu Anggoro | Politik dan Hukum

MI/Ramdani
 MI/Ramdani
Awak media mendengar calon menteri usai bertemu dengan Presiden Jokowi. Pemerintah mengakomodir menteri dari kalangan parpol.

PRESIDEN Joko Widodo diminta mengkaji ulang rencana penarikan sejumlah partai ke dalam koalisi pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bergabungnya Partai Gerindra ke dalam barisan pengusung dikhawatirkan akan mengundang persoalan di kemudian hari.

Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, menyayangkan jika partai pimpinan Prabowo Subianto itu bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dia menilai gemuknya barisan koalisi ini rentan terhadap konflik di kemudian hari.

"Makin gemuk pemerintahan. Itu akan jadi konflik. Harus dipikiran betul, agar tak jadi persoalan," katanya di Bandung, Selasa (22/10).

Semakin banyaknya partai koalisi, Muradi khawatir fungsi legislatif di parlemen sebagai pengawas pemerintahan tidak akan berjalan maksimal. Menurutnya, suatu pemerintahaan harus diimbangi dengan kekuatan oposisi yang kuat, agar tidak menimbulkan eksekutif yang otoritarian.

"Upaya pemerintah untuk menerima Gerindra, itu sinyalemen bahwa secara politik sudah selesai dinamika," katanya.

baca juga: Danrem 083 Ajak Pemuda Perangi Kemalasan

Lebih lanjut, Muradi menyontohkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono pada 2009-2014 yang juga memiliki koalisi terlalu gemuk. Saat itu, menurutnya roda pemerintahan tidak maksimal bahkan cenderung banyak konflik.

"Jadinya lamban," katanya.

Dengan begitu, Muradi menilai kehadiran Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak diperlukan. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT