22 October 2019, 11:25 WIB

Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu, Ekonom Beri Sejumlah Catatan


Ihfa Firdausya | Politik dan Hukum

MI/Susanto
 MI/Susanto
Sri Mulyani

SRI Mulyani kembali ditempatkan sebagai Menteri Keuangan kabinet mendatang. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani seusai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/10).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menganggap sosok Sri Mulyani punya bobot tinggi di mata investor. Namun, Bhima memberikan sejumlah catatan untuk dikerjakan prempuan yang akrab disapa Ani itu di periode mendatang.

Pertama, Kementerian Keuangan harus memperbaiki pengelolaan utang agar semakin produktif.

Menurut Bhima, kekhawatiran soal utang bukan dari rasio utang yang masih di bawah 60%, tapi pertumbuhan utang yang tiap tahunnya tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Rata-rata pertumbuhan utang pemerintah di periode I jokowi adalah 11,7% tiap tahunnya. Sementara pertumbuhan ekonomi 5-5,1%. Jadi ada yang putus korelasi utang dan pertumbuhan ekonomi. Ini berasal dari penggunaan belanja K/L paling besar untuk belanja barang 40,3%, kemudian belanja pegawai 27,6% baru belanja modal di urutan ketiga yakni 22,1% (APBN 2018)," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (22/10).

Baca juga: Sri Mulyani Telah Siapkan Berbagai Kebijakan

Menurutnya, utang yang kurang produktif lantaran habis untuk belanja konsumtif.

Hal kedua yang menjadi catatan, lanjut Bhima, adalah bahwa indikator rasio utang terhadap PDB bukan satu-satunya penentu risiko utang.

"Ada debt to services ratio (DSR), misalnya, yang membandingkan total utang terhadap penerimaan valas dan ada Interest ratio. Pada 2014, DSR tier I angkanya 23,9%, di 2019 Q2 angkanya jadi 34,3%," jelasnya.

DSR naik signifikan menjadi rawan apabila terjadi depresiasi kurs rupiah sehingga beban kewajiban utang akan membenani Negara.

"Ini berpengaruh terhadap kemampuan bayar utang. Jadi menkeu harus berani rem utang," imbuhnya.

Ketiga, Sri Mulyani diminta merenungkan kembali soal rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan di saat ekonomi sedang melambat. Begitu pun dengan pengurangan subsidi listrik 900 VA dan subsidi BBM.

"APBN yang harusnya counter cylical diperlukan sebagai bantalan agar daya beli tidak terjun bebas. Kalau pencabutan aneka subsidi tetap dipaksakan sangat mungkin ekonomi tumbuh di bawah 5%," jelasnya.

Catatan terakhir adalah reformasi perpajakan didorong agar terus berjalan mulai dari upgrading sistem IT perpajakannya, kualitas SDM-nya hingga arah penegakan aturan perpajakan yang lebih ketat ke para konglomerat.

"Setelah tax amnesty pada 2017 harusnya sekarang menegakan aturan perpajakan. Ini yang masih kurang sehingga ke depan Indonesia bisa lepas dari rasio pajak stagnan di 11%, dan menyalip negara tetangga di ASEAN lainnya," tuturnya.

Soal respon pasar terhadap penunjukkan kembali Sri Mulyani menjadi Menkeu, Bhima menyebut faktor eksternal masih lebih dominan.

"Soal sentimen sesi siang ini justru dana asing mencatatkan nettsells atau jual bersih Rp48,7 miliar di pasar modal. Kemungkinan besar faktor ketidakpastian perang dagang masih dominan sehingga investor lebih mencermati faktor eksternal dibanding penunjukan Bu Sri," katanya. (OL-2)

BERITA TERKAIT