21 October 2019, 20:47 WIB

Gerindra Merapat ke Istana, Kekuatan Penyeimbang Akan Melemah


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

MI/Ramdani
 MI/Ramdani
Ketua Umum Partai gerindra Prabowo Subainto memberikan keterangan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo

DIREKTUR Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyatakan koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan kelewat besar dengan sinyal kuat masuknya Gerindra kedalam kabinet. Dampaknya, kekuatan penyeimbang sebagai kontrol pemerintah ke depan akan melemah.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan parlemen yang juga kuat sebagai kontrol. Penyeimbang diperlukan jika kebijakan pemerintah menyimpang. Koalisi yang dibangun Presiden Jokowi menjadi tambun atau kebesaran," kata Hanta dihubungi Media Indonesia, Senin (21/10).

Sinyal kuat merapatnya Gerindra ke Istana nampak saat Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya menjadi salah satu menteri di kabinet mendatang.

Hanta mengungkapkan sudah memprediksi merapatnya Gerindra sejak jauh hari. Menurutnya, merapatnya Gerindra ke koalisi secara politik sah-sah saja.

Namun, ucap Hanta, kekuatan partai pendukung pemerintah yang saat ini mencapai 60% jika ditambah partai nonkoalisi jelas bakal melemahkan kekuatan penyeimbang.

Baca juga : Puan: Presiden Akan Ubah Empat Nomenklatur Kementerian

Posisi pendukung pemerintah yang terlalu kuat di parlemen, imbuh Hanta, juga berpotensi kolutif karena suara oposisi yang kecil.

"Pemerintah yang kuat dan efektif dibutuhkan tapi bukan artinya terlalu besar koalisi pendukung pemerintah. Kalau kekuatan penyeimbang lemah nanti akan muncul ekstraparlementer karena aspirasi masyarakat yang potensial tersumbat di parlemen," jelas Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia itu.

Ia menambahkan tidak ada jaminan kelak jika Gerindra bergabung ke kabinet akan tetap sejalan dengan presiden. Hal itu juga berlaku kepada partai-partai koalisi yang juga memiliki beragam kepentingan.

"Sangat mungkin koalisi pemerintah akan bergejolak kalau tidak dikelola dengan baik. Soliditas internal koalisi harus dijaga. Paling buruk yang harus dihindari ialah partai koalisi yang di dalam kemudian terpental setelah masuknya partai nonkoalisi. Tapi saya yakin Pak Jokowi sudah punya strategi mengantisipasi gejokal dalam koalisi," ucapnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT