21 October 2019, 02:00 WIB

Publik Jepang Kritik Ritual Kekaisaran


AFP/Uca/X-11 | Internasional

HANDOUT / IMPERIAL HOUSEHOLD AGENCY / AFP
 HANDOUT / IMPERIAL HOUSEHOLD AGENCY / AFP
Kaisar Naruhito (kanan) menghadiri ritual yang disebut Chokushi-Hakken-no-Gi di Istana Kekaisaran di Tokyo, Jepang, Rabu (8/5).

MESKIPUN sentimen antimonarki hampir tidak ada di Jepang, pendanaan pemerintah untuk dua ritual kekaisaran yang sangat simbolis tahun ini menuai kritik publik yang jarang terjadi.

Pada Selasa (22/10), Kaisar Naruhito secara resmi akan mengumumkan penobatannya setelah Kaisar Akihito turun takhta pada April 2019 lalu. Adapun pada November mendatang, Kaisar Naruhito akan melakukan ritual syukur Daijosai yang sakral.

Pemerintah Jepang telah ­menyisihkan jutaan dolar, khususnya untuk acara penobatan Kaisar Naruhito yang akan menarik tamu-tamu penting dan kepala negara dari seluruh dunia.

Namun, para kritikus mengatakan kedua upacara itu secara efektif ialah upacara keagamaan, dan mengalokasikan dana publik untuk acara tersebut melanggar aturan mengenai pemisahan antara urusan kenegaraan dan kepercayaan yang diamanatkan secara konstitusi.

Kritik tersebut juga membahas sejarah sensitif peran kaisar selama Perang Dunia II. Di bawah konstitusi masa perang Jepang, kaisar berstatus suci dan tidak dapat diganggu gugat. Setelah kekalahan Jepang, beberapa pihak merasa keluarga kekaisaran harus dihilangkan sama sekali.

Namun, pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat justru mengabadikan peran kaisar yang terbatas sebagai simbol negara dalam konstitusi yang baru.

“Pemerintah mendanai acara-acara keagamaan ini berarti bahwa kaisar melambangkan agama dan budaya Jepang, dan bahwa pemerintah mempromosikan agama negara,” terang salah satu penggugat bernama Koichi Shin.

Bahkan, para kritikus mendapat dukungan dari kalangan keluarga kekaisaran Jepang, yakni putra mahkota Akishino.

Pada November tahun lalu, sebelum ia dan saudara laki-lakinya mengambil gelar takhta baru, Akishino secara terbuka mempertanyakan terkait dana pengeluaran. Ia juga mencatat bahwa upacara Daijosai bersifat sangat religius.

“Saya ingin tahu apakah pantas membiayai hal yang sangat religius ini dengan dana negara,” ujarnya.

Masalah mengenai hal itu telah muncul sebelumnya ketika tuntutan hukum juga diajukan atas penobatan peninggalan mantan Kaisar Akihito dan upacara terkait dengan kematian ayahnya, Hirohito, pada 1989. Namun, sebagian besar kasusnya dibatalkan.(AFP/Uca/X-11)

BERITA TERKAIT