20 October 2019, 05:40 WIB

Jaksa Agung Ujung Tombak Berantas Korupsi


(Iam/R-2) | Politik dan Hukum

 MI/Susanto
  MI/Susanto
 Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu

PEKERJAAN rumah jaksa agung ke depan sangat berat, yaitu harus menyelesaikan beban persoalan HAM, serta menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi.

Hal itu diungkapkan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, pada diskusi yang dilangsungkan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin. Untuk menjawab tantangan itu, perlu pembenahan internal serta jaksa agung yang mampu menjaga nama institusi.

"Kompetensi bisa menjadikan Kejaksaan Agung itu nonpartisan dan jaksa agung juga mampu menjaga institusi," ujar Masinton yang menyatakan kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam beberapa hal bagus, tetapi masih banyak yang perlu dibenahi.

Nantinya, lanjut Masinton, peran dari jaksa agung sangat penting. Jaksa agung yang baru harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk agenda pemberantasan korupsi. Institusi kejaksaan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi.

Saat diskusi itu, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan jaksa agung ke depannya harus mengedepankan nilai-nilai yang positif untuk masyarakat. Terlepas jabatan tersebut berasal dari orang partai atau nonpartai.

"Tidak hanya di jaksa agung, hampir di semua kementerian punya kepentingan politik. Hanya tetap yang harus dikedepankan kepentingan rakyat," kata Irma.

Selain itu, calon jaksa agung nanti, baik dari partai maupun nonpartai, yang paling penting memiliki tanggung jawab kepada rakyat terkait tugas dan wewenangnya.

Irma mengungkapkan bahwa Partai NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk posisi jaksa agung, baik dari profesional, anggota partai politik, maupun akademisi.

"Bagi NasDem, tidak ada masalah selama untuk kepentingan bangsa dan negara, kita (NasDem) yang penting ialah jangan sampai penunjukan jaksa agung menjadi beban presiden ke depan," ujar Irma.

Menurutnya, Jaksa Agung saat ini HM Agung Prasetyo sudah banyak memberikan prestasi, juga melakukan langkah-langkah besar walaupun mungkin masih ada kekurangan.

Di tempat yang sama, pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menekankan agar jaksa agung jangan dari partai. "Harus benar-benar independen," jelasnya. (Iam/R-2)

BERITA TERKAIT