20 October 2019, 03:10 WIB

Plus-Minus Koalisi Obesitas


Burhanuddin Muhtadi Pengajar FISIP UiN Jakarta, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia | Opini

Dok.MI/Seno
 Dok.MI/Seno
opini

MANUVER elite kian hari kian kencang jelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden periode 2019-2024. Setelah pertemuan Jokowi-Prabowo Subianto dan Jokowi-Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana beberapa hari lalu, Prabowo bertemu dengan elite-elite koalisi pemerintah yang lain, termasuk Surya Paloh. Spekulasi politik berhamburan, terutama berkaitan dengan kemungkinan Gerindra masuk koalisi pemerintah Jokowi jilid kedua.

Dalam konteks sistem presidensial, koalisi pada umumnya bersifat cair dan semipermanen. Koalisi presidensial lebih menitikberatkan pada demokrasi elitis yang bertumpu pada asumsi klasik Joseph Schumpeter (1943: 269) bahwa "Pemilih hanya berguna pada saat pemilu untuk bisa membentuk pemerintahan." Dengan kata lain, partai sekadar menjadi office-seeking party yang kecenderungannya lebih mengedepankan kekuasaan.

Model demokrasi yang mengutamakan ideologi dan basis massa partai tak lagi jadi panduan. Koalisi berbasis ideologi (ideoligically-connected coalition) sekadar impian di siang bolong. Akhirnya, koalisi tidak didasarkan pada policy-seeking, tapi lebih didasarkan pada perburuan rente (rent-seeking).

Batas pemisah pemerintah dan oposisi tidak dipisahkan berdasarkan platform ideologi. Tapi, sekadar apakah mereka duduk dalam kabinet pemerintah (the ins), ataukah berada di luar pemerintahan (the outs).

Kelebihan koalisi obesitas

Pemerintahan Jokowi jilid kedua kemungkinan besar mengulangi pola pembentukan koalisi pasca-reformasi yang cenderung mengutamakan office seeking. Jika Gerindra dan Demokrat masuk jajaran koalisi, hampir bisa dipastikan bukan ideologi dan kebijakan partai yang menjadi perekatnya. Perilaku partai terpisah dengan program dan janji kampanye.

Jokowi sepertinya belajar dari pengalaman 2014 ketika pemerintahannya hanya menguasai 37% kursi di DPR. Akibatnya, roda pemerintahan berjalan pincang karena sulitnya mengeksekusi kebijakan tanpa dukungan mayoritas di parlemen. Jokowi berhasil membalikkan keadaan setelah berhasil menarik Golkar dan PAN ke koalisi, sehingga Jokowi bisa fokus ke pemerintahan.

Pada periode kedua, Jokowi tampaknya tidak hanya mengandalkan koalisi kemenangan-minimal (minimal winning coalition), tapi juga bisa jadi menumpuk dukungan partai hingga membentuk koalisi obesitas (oversized coalition).

Hasil Pemilu 2019 sebenarnya telah memberi modal politik yang cukup bagi Jokowi. Di atas kertas, koalisi pengusung Jokowi di 2019 memperoleh suara lebih dari 60%. Namun, bukan berarti Jokowi akan aman-aman saja di parlemen. Satu atau dua partai 'membelot' dari keputusan pemerintah, Jokowi dipastikan gagal meraih dukungan 50% plus 1.

Jangan lupa, sebagaimana dijanjikan di periode kedua, Jokowi akan tampil tanpa beban, terutama dalam menyukseskan agenda ekonomi. Jokowi sudah mengirim sinyal kepada publik bahwa fokus pemerintah ke depan adalah membenahi sektor ekonomi. Termasuk, jika harus menggulirkan paket kebijakan ekonomi yang tidak populer tapi harus dilakukan demi keberlanjutan program ekonomi.

Di sinilah, soliditas koalisi dipertaruhkan. Jokowi memang tidak bisa maju lagi di 2024, sehingga tak lagi terbebani secara elektoral jika harus meluncurkan paket kebijakan yang tidak populis. Seperti mengurangi subsidi BBM atau merevisi UU Ketenagakerjaan No 13/2003 yang dianggap mengganggu iklim investasi.

Namun, meski Jokowi tak bisa maju lagi, partai-partai politik yang mendukungnya akan tetap bertarung di Pemilu Legislatif 2024. Bisa jadi mereka tak sepenuh hati, atau bahkan tak bersedia mendukung kebijakan pemerintah yang bisa menurunkan popularitas partai mereka di pemilu nanti.

Pada titik ini, masuknya Gerindra dan Demokrat dalam koalisi bisa membantu memastikan dukungan atas kebijakan pemerintah tetap di atas angka minimal 50% plus 1 di parlemen. Pada saat yang sama, kedua partai ini bisa menjadi penyeimbang kekuatan di internal koalisi sehingga Jokowi tak harus bergantung pada satu atau dua pemain utama koalisi partai pendukung. Jika Jokowi bergantung pada satu kekuatan utama partai koalisi, posisi tawar Jokowi menjadi berkurang.

Ancaman koalisi obesitas

Di sinilah kelihaian Jokowi dalam memainkan biduk caturnya dipertaruhkan. Jika dia sukses mengatur irama permainan internal koalisi, Jokowi akan banyak mengambil manfaat atas koalisi besar yang dia nakhodai. Namun, koalisi obesitas bagaikan pisau bermata dua. Jika disiplin koalisi melemah, koalisi obesitas justru bisa menjadi petaka.

Pengalaman koalisi gemuk yang dikomandoi SBY pada jilid kedua bisa menjadi pelajaran. Pada saat itu, koalisi gemuk SBY yang mencapai 75% kekuatan politik di parlemen justru menjadi bumerang.

Golkar dan PKS tidak bisa sepenuhnya dikendalikan SBY, sehingga menimbulkan friksi di internal koalisi. Beberapa kali kedua partai koalisi ini membuat manuver politik yang berseberangan dengan pemerintah tanpa mendapat 'hukuman politik' sama sekali.

Koalisi obesitas juga potensial berubah menjadi kartel politik. Jika Gerindra dan Demokrat masuk ke pemerintahan, fungsi utama parlemen sebagai pengawas pemerintah praktis lumpuh.

Akibatnya, partai-partai cenderung berkolaborasi ketimbang menawarkan alternatif kebijakan. Menjadi bahaya jika gejala kartelisasi politik berujung pada usaha-usaha sistematik menggulirkan agenda yang bertentangan dengan spirit reformasi.

Gerakan demonstrasi mahasiswa yang sempat meramaikan jagat politik tanah air beberapa waktu lalu jelas mengingatkan bahwa gejala kartel yang mengusung semangat anti-reformasi jelas nyata. Jokowi punya tugas suci untuk memastikan bahwa pemerintahannya di periode kedua tidak terkontaminasi agenda-agenda yang justru melawan semangat reformasi.

BERITA TERKAIT