20 October 2019, 08:45 WIB

Wujudkan Kemandirian Otomotif SMK Siap Mendukung Produksi Mobil


MI | Humaniora

ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
 ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Pekerja merakit mesin mobil di Pabrik Mobil Esemka, Sambi, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019).

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan pabrik mobil Esemka di Jawa Tengah, pada Jumat (6/9). Acara peresmian pabrik di Desa Demangan, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah itu juga dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pabrik Esemka seluas 12.500 meter persegi dan berdiri di atas lahan 115.000 meter persegi tersebut dikelola oleh PT Solo Manufaktur Kreasi (ESEMKA) yang juga berperan sebagai pemegang merek.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), M Bakrun menuturkan hadirnya mobil hasil produksi PT ESEMKA merupakan pembuktian bahwa Indonesia mampu merakit serta mengembangkan mobil buatan dalam negeri yang pada awalnya diinisiasi oleh sejumlah SMK di Solo, Jawa Tengah.

Karena itu, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kemendikbud mengaku siap membuka kerja sama dengan PT ESEMKA guna mewujudkan kemandirian industri otomotif di Indonesia.

Untuk menjadi bagian dari industri tersebut, Bakhrun menilai ada potensi SMK mengambil peran maksimal pascaproduksi mobil Esemka.

“Sejujurnya kami belum intensif komunikasi dengan PT ESEMKA. Kami belum tahu pangsa pasar mobil itu akan digunakan oleh siapa dan rencana bisnisnya seperti apa. Apabila mobil itu diproduksi secara massal, tentunya ada yang bisa dikerjakan oleh anak-anak di SMK seperti perawatan mobil ini pascadipasarkan. Setelah sampai ke konsumen, siapa yang merawat,” ujar Bakrun ketika ditemui Media Indonesia di Gedung Kemendikbud, Jakarta, pada Selasa (25/9).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pabrik milik PT ESEMKA telah mampu proses produksi mulai dari perakitan, pengecatan hingga pengetesan.

Nilai investasi yang digelontorkan untuk pabrik tersebut disebut mencapai Rp600 miliar. Kapasitas produksi pabrik mencapai 18 ribu unit per tahun, itu berarti 1.500 unit per bulan atau sekitar 50 unit per hari.

Karena itu, Bakrun ingin ada keterlibatan SMK dalam proses purnajual. Ia ingin supaya sejumlah SMK bisa menjadi tempat reparasi atau perbaikan mobil keluaran PT ESEMKA. Selain itu, ia mendorong program teaching factory dimaksimalkan sehingga sekolah SMK yang jurusan mesinnya sudah bagus dapat turut mengembangkan spare part atau komponen yang dibutuhkan, di antaranya knalpot, skrup, dan lain-lain.

“Karena yang saya dengar 60% dari mobil ESEMKA komponennya lokal. Kami bisa mendukung pembuatan komponennya mudah-mudahan dari PT ESEMKA tidak keberatan,” ujar Bakrun.


Teaching factory

Dengan dijadikannya sekolah SMK sebagai tempat teaching factory dari produksi mobil Esemka, menurutnya, para siswa terutama dari jurusan teknik permesinan atau manufacture dapat langsung melakukan praktik pembuatan komponen sesuai standar dan dibutuhkan oleh pabrik. Menurut Bakrun, saat ini sudah ada SMK yang sudah melatih siswa mereka dan secara profesional diakui seperti jurusan teknik pengelasan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NU Ma’arif Kudus, di Jawa Tengah.

Upaya pendekatan dengan industri tersebut, kata Bakrun, merupakan upaya Direktorat Pembinaan SMK untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan agar mudah terserap oleh industri.
Sejauh ini, pihaknya telah mempersiapkan model kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan industri. Ia mencontohkan untuk jurusan otomotif dan mesin, SMK telah menggandeng sejumlah perusahaan seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Wuling, dan Suzuki.

 

Dalam penyusunan kurikulum di SMK, imbuhnya, Kemendikbud meminta masukan dari industri agar dalam kurikukum yang digunakan dalam proses belajar mengajar menggunakan teknologi terkini. Sebagai contoh, saat ini telah banyak mesin kendaraan yang menggunakan injeksi, bukan lagi karbulator, maka kurikulum di SMK menyesuaikan denagn teknologi tersebut.

Selain kurikulum yang responsif, hal lain yang menjadi perhatian Direktorat Pembianaan SMK adalah terkait pengembangan teknologi mobil listrik yang tengah gencar didorong oleh pemerintah. Presiden sudah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pengembangan kendaraan bermotor listrik. SMK, kata Bakrun, perlu menyiapkan lulusannya untuk industri dengan teknologi yang cenderung baru di Indonesia itu. Karena itu pihaknya sedang mempersiapkan pengembangan kurikulum ke arah mobil listrik.

Dengan kesiapan kurikulum yang akan disesuaikan, ia yakin saat pabrik kendaraan bermotor listrik telah siap maka lulusan SMK mampu terserap untuk bekerja di industri tersebut.

Meski demikian, tidak selalu dari jurusan otomotif. Diakuinya saat ini lulusan SMK yang paling banyak diserap oleh industri berasal dari jurusan mesin.


Revitalisasi SMK

Salah satu program untuk menggenjot daya serap lulusan SMK ialah melalui revitalisasi. Program ini sudah dijalankan sejak 2017. Bakrun menuturkan revitalisasi SMK terus dievaluasi.

Indikator capaian dari revitalisasi SMK, kata Bakrun ialah nilai ujian nasional lulusan SMK yang baik pada 2019. Di samping itu, keterserapan lulusan SMK di lapangan kerja. Kendala saat ini, ungkapnya, ialah keterbatasan data dari sekolah berapa jumlah alumni mereka yang sudah bekerja.

“Sekolah tidak punya data. Kita mendorong kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendata berapa jumlah SMK yang ada di lapangan kerja,” terang Bakrun.

Bahkan, lanjutnya, Kemendikbud tengah mempertimbangkan insentif melalui pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) terkait kinerja sekolah-sekolah yang melaporkan lulusan yang sudah bekerja kepada Kemendikbud.

Hal itu dilakukan agar ada upaya intervensi kebijakan untuk meminimalkan lulusan SMK yang menganggur lebih tepat sasaran. (ind/S1-25)

BERITA TERKAIT