18 October 2019, 23:59 WIB

Antasari Azhar Percaya Jokowi tak Mau KPK Lemah


M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Antasari Azhar 

MANTAN Ketua KPK Antasari Azhar menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki niat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru di beritakan dalam lembaran negara tersebut.

Menurutnya, Presiden yang tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) bukan untuk melemahkan KPK justru, membuatnya semakin solid saat bertugas.

"Tidak ada niat Presiden untuk melemahkan KPK saya tahu persis karena saya mantan ketua KPK, ini undang-undang sudah disahkan kalau tidak puas barulah ajukan ke Mahkamah Konstitusi," kata Antasari saat dihubungi, Jumat (18/10).

Ia membeberkan pengalamannya menjabat ketua KPK Periode 2007-2009. Menurutnya UU KPK yang baru sangat diperlukan oleh penugasan penyidikan KPK dan para petugasnya.

"Begini, kalau mereka pernah didalam (KPK) pasti saya saya yakin perlu ada perbaikan dan penyempurnaan minimal untuk menjaga KPK ini atau tidak abuse of power, karena UU ini sudah lama," ujarnya.

Sehingga, lembaga KPK tidak cacat karena perilaku. Menurutnya, KPK perlu UU baru karena beberapa. Pertama, semua perilaku kegiatan perlu dewan pengawas agar tidak salah dalam melakukan kegiatan.

Kedua, penyadapan masih tetap berlaku seperti sekarang bedanya perlu izin dari pengawas, selama ini juga izin ke pimpinan. Dewan pengawas juga tidak masuk ke materi.

"Ketiga, ASN di KPK ada 4 jenis pegawai yaitu Polisi yang tunduk pada peraturan kepolisian, Jaksa yang tunduk pada peraturan kejaksaan, BPKP tunduk pada ASN, satu lagi pegawai yang direkrut oleh KPK sendiri yang belum merujuk kemana-mana. Kalau di rujuk ke ASN supaya jelas," ungkapnya.

Antasari mengatakan UU KPK baru justru akan lebih nyaman dan lebih terarah dalam menjalankan tugas dan tidak ada upaya untuk melakukan vakum dalam membrantas korupsi.

Selain itu, dirinya berpendapat bahwa kinerja KPK tidak dapat dinilai dari satu sisi.

"Selama ini banyak pendapat orang. Biaya untuk KPK itu sekian, keuangan negara yang ditarik hanya sekian, jadi ukuran orang hanya segitu itu. Kedua ada lagi ukuran bahwa kok Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita tidak naik-naik Kan gitu," pungkasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT