18 October 2019, 23:00 WIB

Pemerintah Resmi Kuasai 95,9% Tuban Petro


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

Ist
 Ist
 PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) 

PEMERINTAH  resmi memiliki saham sebanyak 95,9% PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) yang merupakan hasil konversi piutang berupa pokok multi-years bond (MYB) sebesar Rp2,62 triliun menjadi saham.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan langkah tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai kompensasi atas ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang kepada pemerintah.

"Dengan konversi itu kepemilikan pemerintah meningkat dari 70% menjadi 95,9%. 4,1% masih pemilik lama, sedangkan 95,9% punya pemerintah," katanya saat ditemui di Kantor Pusat DJKN Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan pengembangan Tuban Petro akan berkontribusi bagi industri nasional. Salah satunya adalah pasokan petrokimia bagi industri di dalam negeri bakal terjadi.

Ia memprediksi, optimali-sasi aset Tuban Petro dalam jangka panjang akan menghemat devisa hingga US$6 miliar pada 2030 mendatang.

Selain itu, Tuban Petro yang kini tengah berbenah diri dinilai akan mampu menyerap hingga 15.000 pekerja saat perusahaan 100% sudah pulih.

"Nantinya negara juga akan mendapat deviden, menurunkan impor bahan baku kimia, mengurangi defisit, dan mendorong industri manufaktur dalam negeri," ungkap Isa.

Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries Sukriyanto mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan timnya seharusnya selama 10 tahun ke belakang, dengan konsep integrated olefin, Tuban Petro tidak akan pernah merugi.

Namun, hal itu justru berbanding terbalik dengan kenyataannya. Sebab, kata dia, kala itu terjadi masalah pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan mengakibatkan minimnya pinjaman kepada Tuban Petro. Akibatnya, konsep industri terintegrasi itu tidak dapat terwujud.

"TPPI ini desain aslinya adalah integrated petro chemical, integrated antara aromatik dan olefin. Aromatik itu adalah produk seperti benzen, kemudian toluena, parasilen, dan turunannya," imbuh Sukriyanto.

"Karena krisis di jaman BPPN dulu, dulu hanya dibangun pabrik aromatik saja. Padahal desainnya adalah integrated," sambung Sukriyanto.

 

Rencana pembangunan

Lebih lanjut, Sukriyanto menuturkan, pihaknya bersama dengan pemerintah telah merencanakan pembangunan konsep terintegrasi tersebut. Rencananya pengembangan itu akan dimulai pada pekan depan.

Pengembangan yang ditururkan itu membutuhkan biaya hingga US$6,7 miliar. "Rencana pengembangan sudah kita siapkan dari tahun lalu dan mulai diterapkan minggu depan serta akan selesai dalam 3 sampai 4 tahun ke depan," ujar Sukriyanto.

PT Tuban Petrochemical Indutries sebelumnya di jurang kebangkrutan lantaran memiliki tumpukan utang.

Pemerintah kemudian turun tangan menyelamatkan perusahaan produsen bijih plastik itu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 66/2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

PP yang diteken pada 19 September 2019 itu menyebutkan bahwa nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp2.618.241.494.537 atau setara dengan 157.906 lembar saham PT Tuban Petrochemical Industries. (E-3)

BERITA TERKAIT