18 October 2019, 15:30 WIB

Pakar: Ridwan Kamil Harus Jelaskan Payung Hukum TAP


Bayu Anggoro | Nusantara

MI/Bayu Anggoro
 MI/Bayu Anggoro
Pakar pemerintahan dan politik Unpad Muradi

GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil harus menjelaskan keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) kepada DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal ini sangat penting untuk meyakinkan pentingnya keberadaan tim ahli yang saat ini tengah disorot anggota dewan.

Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, menilai dewan harus segera memanggil Ridwan Kamil terkait polemik TAP ini. Saat kedua unsur pemerintahan daerah ini bertemu, Gubernur wajib menjelaskan tentang keberadaan tim yang dibentuknya tersebut.

"Harus ada akselerasi yang sama (antara gubernur dengan dewan), tak saling berdusta," kata Muradi di Bandung, Jumat (18/10).

Nantinya, kesempatan itu bisa digunakan pria yang karib disapa Kang Emil ini untuk merinci peraturan gubernur yang telah diterbitkan sebagai payung hukum TAP.

Baca juga: Fraksi NasDem DPRD Jabar Sebut TAP Tiba-tiba Muncul

Dewan pun harus menggali informasi detail terkait TAP yang selama ini dinilai kontroversi.

"Dewan bisa tanya tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka (TAP) seperti apa. Apakah bisa membatalkan program (kerja yang sudah disepakati dengan dewan)," ucapnya.

Jika dalam pergub tersebut TAP berhak membatalkan program kerja, menurutnya, sah-sah saja sehingga dewan tidak bisa mempersoalkan langkah tersebut.

"Tapi setahu saya, tim ahli itu untuk mendorong program yang sudah ada. TAP untuk mempercepat program yang sudah dilakukan," ungkapnya.

Selain memuat landasan hukum terkait tugas pokok dan fungsi TAP, Muradi pun berharap peraturan gubernur itu mencantumkan hak-hak apa saja yang bisa diperoleh tim ahli yang banyak diisi relawan dan pendukung Emil-Uu pada Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018 itu.

Bahkan, lanjut Muradi, tidak menjadi persoalan jika dalam payung hukum itu tercantum dengan jelas besaran gaji yang akan diperoleh mereka. Pemberian gaji yang jelas ini sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengotak-atik APBD.

"Jadi kalau Kang Emil cukup berani, dijelaskan saja, anggarannya sekian. Itu bisa lebih clear," tuturnya.

Dengan memeroleh gaji yang jelas, dia meyakini TAP akan bekerja lebih profesional dan efektif sehingga terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum seperti mengotak-atik program kerja dan APBD.

"Mereka akan menjalankan tupoksi yang sudah ada. Kerawanannya akan lebih besar kalau mereka tidak clear soal pendanaan," imbuh Muradi.

Baca juga: DPRD Terima Info soal Kelakuan Tim Bentukan Gubernur Ridwan Kamil

Sebagai contoh, dia mengapresiasi keberadaan tim ahli di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberi nama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Menurutnya, tim bentukan Anies Baswedan itu lebih jelas dan transparan terkait tugas pembiayaannya.

"Kalau saya sih nganggap TGUPP di Jakarta jelas. Jelas fungsinya, tupoksinya, jelas anggarannya," kata dia seraya menilai DPRD Provinsi Jawa Barat harus segera memanggil Emil terkait polemik TAP ini.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad menjamin keberadaan TAP bentukan Emil tidak mengganggu kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Meski tidak secara lugas, dia menampik informasi yang menyebut TAP mengganggu OPD bahkan hingga bisa mencoret dan memasukkan anggaran.

"TAP bukan makhluk yang ilegal. TAP dibentuk oleh keputusan gubernur. Tugasnya di sana jelas," kata Daud.

Menurutnya, TAP yang diketuai mantan rektor Unpad Tri Hanggono Achmad ini memiliki payung hukum yang jelas. Tim tersebut bertugas memberi masukan dan bersama-sama mengawal program Emil-Uu yang masuk dalam RPJMD hingga 2023 mendatang.

"Jadi kita bersinergi, berkolaborasi bersama TAP. Soal intervensi OPD, tidak seperti itu, yang saya rasakan kita bersinergi, berkolaborasi, diskusi, dan sebagainya," ungkapnya.

Kehadiran TAP di OPD, menurutnya, sudah menjadi hal biasa. Sejak dulu tim ahli di setiap dinas ada dan diperkenankan sesuai kebutuhan.

Disinggung adanya keluhan dari DPRD Provinsi Jawa Barat terkait keberadaan TAP, Daud menghargai penilaian tersebut.

"Kami sangat menghargai. Ini merupakan masukan bagi kami, ini juga jelas sebagai bahan evaluasi bagi kami, untuk perbaikan ke depan, untuk kemajuan warga Jawa Barat," ucapnya.

Dia memastikan komunikasi eksekutif dengan legislatif akan semakin  ditingkatkan, termasuk dengan DPRD. Niat tersebut juga sudah lama disampaikan Gubernur.

Ketua TAP, Tri Anggono Achmad, memastikan pihaknya berpegang teguh pada tugas yang diberikan.

"Jawa Barat punya tantangan besar. Kami terpanggil untuk memberi kontribusi," katanya.(OL-5)

 

BERITA TERKAIT