18 October 2019, 12:44 WIB

UU Revisi Resmi Diundangkan, KPK belum Terima Salinan


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

MI/Susanto
 MI/Susanto
Logo KPK

REVISI Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) resmi diundangkan sebagai sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengundangkannya pada Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN) 6409 tertanggal 17 Oktober 2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan komisi antirasuah telah menerima informasi pengundangan UU hasil revisi tersebut. Namun, KPK belum menerima salinan resminya.

"Kami baru mendapat informasinya pagi ini. Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya. Dokumen UU 19 Tahun 2019 tersebut belum kami dapatkan," kata Febri, Jumat (18/10).

Berdasarkan kententuan yang berlaku, UU Perubahan Kedua atas UU KPK itu berlaku setelah 30 hari disahkan DPR, yakni 17 Oktober 2019.

Baca juga: Revisi UU KPK Resmi Jadi Undang-Undang

Namun, dokumen UU tersebut masih belum dapat diakses publik karena masih diautentifikasi oleh Sekretariat Negara. KPK juga berencana menemui Kemenkumham terkait kejelasan pasal-pasal UU baru tersebut.

Pascapemberlakuan UU KPK hasil revisi, KPK tetap menjalani tugas seperti biasa. Agenda pemeriksaan tetap dilakukan.

Menurut informasi yang dihimpun, KPK, hari ini, juga melakukan penggeledahan di kantor Pemkot Medan pascapenetapan tersangka Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek dan jabatannya selaku kepala daerah.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengakui masih ada kegamangan terkait peralihan pemberlakuan UU hasil revisi.

Meski begitu, ia memastikan komisi antirasuah bekerja seperti biasa. Agus mengatakan sudah membahasnya dengan pimpinan dan jajaran KPK.

"KPK bekerja seperti biasa. Misalnya ada kasus atau penyelidikan yang sudah matang jika perlu ada OTT (tangkap tangan) kita lakukan," kata Agus. (OL-2)

BERITA TERKAIT