18 October 2019, 04:20 WIB

Mendagri Minta Semua Warga Bumikan Pancasila


MI | Politik dan Hukum

MI/Rommy Pujianto
 MI/Rommy Pujianto
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

PANCASILA telah ditetapkan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI 1945. Konsekuensi logis akan hal tersebut, yakni Pancasila harus mampu membumi dalam setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, membumikan Pancasila berarti melaksanakan dan mewujudkan setiap nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Founding Father kita Bung Karno telah merumuskan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita sebagai anak bangsa hanya diminta untuk meletakkan nilai itu dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Tjahjo.

Mendagri menyebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan kunci stabilitas daerah dan nasional.

Strategisnya kedudukan Kesbangpol dalam stabilitas keamanan tersebut diharapkan turut mencermati dinamika dan perkembangan yang ada serta turut andil dalam menghadapi tantangan bangsa.

"Mencermati gelagat perkembangan tantangan yang paling berat ialah radikalisme dan terorisme cukup merisaukan dan mengkhawatirkan kita karena ini ancaman setelah 74 tahun kita merdeka. Musuh utama kita ialah radikalisme dan terorisme ini harus kita lawan. Kesbangpol tolong cermati dan monitor hal ini," ujarnya.

Menurut PLT Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, Kesbangpol merupakan mitra utama pembumian Pancasila BPIP di daerah. "Sebagai institusi yang tidak memiliki kantor perwakilan di daerah, BPIP menggandeng Kemendagri khususnya Kesbangpol di daerah untuk ikut serta bergotong-royong membumikan Pancasila."

Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar dalam Rakornas menambahkan, ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan MoU antara Kemendagri dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). "Penyelenggaraan Rakornas ini merupakan tindak lanjut dan merupakan arahan langsung dari Mendagri untuk mendukung implementasi pelaksanaan MoU antara Kemendagri dan BPIP. (Cah/Ant/P-1)

BERITA TERKAIT