17 October 2019, 20:27 WIB

Harga Penerbitan Sertifikasi Halal Rp150 Ribu-Rp1,5 Juta


Ihfa Firdausya | Humaniora

Dok. Garuda Foof
 Dok. Garuda Foof
Ketua MUI (nonaktif) Ma'ruf Amin saat mengunjungi Halal Expo 2017 silam

PEMERINTAH melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan, minuman, dan produk lainnya mulai Kamis (17/10) ini.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Matsuki menyebut harga penerbitan sertifikasi halal terdiri dari beberapa komponen.

"Khusus untuk yang UMK itu berbeda dengan pelaku usaha yang besar. Kita memulainya dari komponen pembiayaan. Pendaftaran itu Rp100 ribu-Rp500 ribu. Tergantung dari kondisi produk yang akan disertifikasi. Untuk sertifikasinya itu variasinya antara Rp150 ribu-Rp1,5 juta. Itu untuk UMK," ujar Matsuki saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (17/10)

Variasi harga tersebut tergantung karakteristik produk yang akan diberi sertifikasi halal.

"Masing-masing produk punya karakteristik. Ada bahanyna yang sederhana, maka hanya pemeriksaan bahan saja. Tapi ada bahan yang bisa jadi perlu diuji lebih lanjut. Misalnya pengujian itu dilakukan di laboratorium. Ketika pengujian laboratorium tentu ada jasa tambahan untuk pengujian," terangnya.

Baca juga : Penerapan UU Jaminan Produk Halal Berpotensi Kacaukan Ekonomi

Sama halnya dengan harga, lanjutnya, proses penerbitan sertifikat halal juga tergantung jenis produk.

"Misalnya untuk produk yang sederhana, bisa dilakukan cepat. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) tidak perlu berlama-lama.

Kita paling lama diberikan kepada LPH untuk memeriksa itu sampai 20 hari. Bisa jadi dalam waktu dua/tiga hari selesai," imbuhnya.

Namun, jika ada penerbitan sertifikasi yang memakan waktu hingga satu bulan, misalnya, itu karena harus uji laboratorium dan sebagainya.

'Misalnya obat-obatan atau makanan yang mengandung, misalnya, unsur alkohol, atau enzim atau apa, yang butuh pengujian di laboratorium. Tapi kalau hanya pemeriksaan bahan saja bisa lebih cepat," tuturnya.

"Makanya sekali lagi waktu tidak bisa ditetapkan. Tapi kami mengupayakan cepat, efektif. Itu saja prinsipnya," terang Matsuki.

Baca juga : Ini Tahapan Mengurus Sertifikasi Halal di BPJPH

Menurutnya, penerbitan sertifikasi halal ini berbeda dengan layanan tunggal seperti pembuatan SIM dan mengurus BPKB, yang bisa ditetapkan tanggalnya.

"Kalau ini ada proses bagaimana produk ini harus dilakukan pemeriksaan, ada sidang fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan dan seterusnya.. Tapi kita sudah berikan waktu masing-masing, misalnya, paling lama di MUI 30 hari, LPH 30 hari. Secara keseluruhan kalau misalnya tadi 72 hari, itu bagi produk-produk yang memang bisa jadi prosesnya membutuhkan pengujian yang lebih kompleks," jelasnya.

Ditanya soal perbedaan harga penerbitan sertifikasi halal di setiap daerah, Matsuki berujar bahwa itu bisa tergantung keberadaan LPH di suatu daerah.

"Misalnya dari provinsi ke satu kabupaten tertentu karena tempat usahanya di sana. Kan ada cost yang dilakukan oleh LPH. Itu jasa untuk LPH-nya. Itu termasuk akumulasi yang dibayarkan oleh pelaku usaha. Memang kita tidak bisa menetapkan angka fix cost satu harga," pungkasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT