17 October 2019, 11:41 WIB

KASN Perintahkan Walikota Kembalikan Budi Utari Sebagai Sekda


Apul Iskandar | Nusantara

Antara
 Antara
KASN merekomendasikan kepada Walikota Pematangsiantar agar mengembalikan Budi Utari sebagai sekda. 

KOMISI Aparatur Sipil Negara (KASN) memerintahkan Walikota Pematangsiantar, Sumatera Utara Hefriansyah untuk mengembalikan Budi Utari sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Pematangsiantar  yang sebelumnya dicopot dan ditempatkan sebagai salah satu staf di Satpol PP  sejak 24 September 2019.

Walikota Pematangsiantar Hefriansyah memberikan mandat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah kepada  Kusdianto yang juga Kepala Dinas (Kadis)  Pariwisata Kota Pematangsiantar.

Menurut KASN, pencopotan Budi Utari dari Sekretaris Daerah  Pematangsiantar tidak sesuai prosedur. Asisten Komisioner Bidang Komunikasi dan Advokasi  KASN, Nurhasni mengatakan pihaknya telah mengirim surat rekomendasi pengembalian jabatan Budi Utari sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar ke Walikota  Pematangsiantar. Surat itu dikirim setelah KASN terlebih dahulu melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran dalam pencopotan Budi Utari.

"Berdasarkan hasil investigasi kita temukan pelanggaran karena tidak sesuai prosedur, Jadi kami perintahkan Walikota Pematangsiantar segera mengembalikan ke jabatan semula," kata Nurhasni, Rabu (16/10).

KASN merekomendasikan untuk mengembalikan Budi Utari ke jabatan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar karena prosedur pemberhentiannya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Kepala BKN  Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

"Prosedurnya tidak benar dan cacat, sehingga harus dibatalkan. Ada tiga hal komponen yang tidak dipenuhi. Lebih detil mengetahui tiga komponen itu penyidik. Kalau memang Walikota menemukan temuan baru bisa disampaikan ke KASN," jelas Nurhasni.

Ditambahkannya, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah melaporkan Budi Utari  ke Inspektorat, namun  prosedurnya kurang tepat. Ada prosedur yang tidak sesuai dan kurang tepat.

"Proses yang benar adalah Terbitkan SK yang baru. Kalau memang menilai ada kesalahan Budi, dipanggil dan diminta klarifikasi. Kami berharap Walikota melakukan prosedur dengan benar agar tidak dinilai sewenang-wenang terhadap ASN," tegasnya.

baca juga: Honor KPPS, PPS Dan PPK Akan Disesuaikan Dengan Petugas Panwas

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Zainal Siahaan ketika dikonfirmasi tidak bersedia menanggapi surat rekomendasi dari KASN tentang  pengembalian Budi Siregar ke jabatan semula sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar. Ia beralasan belum menerima surat dari KASN. (OL-3)

BERITA TERKAIT