17 October 2019, 09:26 WIB

Belum Ada Titik Temu Dana Hibah Untuk Pengawasan Pilkada 2020


Apul Iskandar | Nusantara

Mi/Apul Iskandar
 Mi/Apul Iskandar
Bawaslu Pematangsiantar akan melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri jika Pemkot tidak menyetujui anggaran pengawasan Pilkada 2020.

PEMERINTAH Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara belum menyepakati besaran dana hibah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pematangsiantar.

Bahkan Pemerintah Kota Pematangsiantar memangkas anggaran  penyelenggaraan pengawasan Pilkada sebesar Rp3,5 miliar, dari pengajuan awal yang disampaikan Bawaslu Kota Pematangsiantar sebesar Rp8,5 miliar menjadi 5 miliar. Padahal Bawaslu Pematangsiantar sudah pernah menurunkan anggaran dari Rp18 miliar menjadi Rp8 miliar. Akibatnya Bawaslu Pematangsiantar tidak mau menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pengawasan Pilkada Pematangsiantar.

Ketua Bawaslu Pematangsiantar M Syafii Siregar menyampaikan sudah berulangkali berkoordinasi dengan Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Masni.

"Belum disepakati oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar. Harapan kita adalah minimal Rp8,5 miliar. Keinginan dari Pemko masih di angka 5 miliar," ungkapnya.

Bawaslu Pematangsiantar  akan melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri jika Pemkot setempat tidak menyetujui anggaran pengawasan Pilkada 2020.

"Hari ini  kita akan melaporkan ke Menteri Dalam Negeri  jika tidak menyetujui pengajuan anggaran tersebut," tambahnya.

Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Lingga menegaskan akan segera memanggil Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah dan Bawaslu Pematangsiantar untuk membicarakan kesepakatan anggaran pengawasan Pilkada. Jika tidak ada kesepakatan kedua belah pihak bisa menghambat demokrasi di Pematangsiantar.

baca juga: Mensos Beri Penghargaan Dua Tokoh Masyarakat Papua

"Nanti kita panggil Walikota Pematangsiantar dan Bawaslu demi lancarnya proses demokrasi di kota Siantar ini," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah optimistis Pilkada 2020 bisa berjalan.

"Pokoknya Pilkada Pematangsiantar jalan," tegas Hefriansyah. (OL-3)

 

BERITA TERKAIT