17 October 2019, 08:25 WIB

Direktur Krakatau Steel Dituntut 3 Tahun Penjara


Ant/P-4 | Politik dan Hukum

MI/M IRFAN
 MI/M IRFAN
Terdakwa kasus dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan PT Krakatau Steel Karunia Alexander Muskitta (kanan) menerima berkas tuntutan

JAKSA penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Wisnu Kuncoro, 2 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. JPU KPK menilai Wisnu terbukti menerima Rp101,76 juta dan US$4 ribu (sekitar Rp55,5 juta) dari dua pengusaha.

"Menyatakan terdakwa Wisnu Kuncoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua," kata JPU KPK, Muh Asri Irwan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Menurut JPU, tuntutan itu berdasarkan dakwaan kedua dari Pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa sebagai penyelenggara negara bertentangan dengan spirit bangsa dan negara Indonesia tentang pemberantasan korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga," tambah Asri.

Dalam persidangan kasus tersebut, JPU juga menuntut majelis hakim Tipikor menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kepada Karunia Alexander Muskitta selaku perantara penerima suap untuk Wisnu Kuncoro. Karunia dinilai terbukti memfasilitasi penerimaan suap untuk Wisnu dari dua pengusaha.

Dalam persidangan terpisah, JPU KPK menuntut Direktur PT Inersia Ampak Engineering, M Indung Andriani, untuk dijatuhi hukuman 4 tahun pidana penjada dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. JPU meyakini Indung terbukti menerima suap bersama-sama dengan mantan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

"Menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan pidana kepada Indung," kata jaksa Dian Hamisesa saat membacakan surat tuntutan Indung di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. (Ant/P-4)

BERITA TERKAIT