17 October 2019, 06:50 WIB

Jokowi Ingin Sederhana, tetapi Tetap Khidmat


Akmal Fauzi | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
 ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Jokowi bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo (kanan) dan Wakil Ketua MPR (dari kiri) Arsul Sani, Lestari Moerdijat, dan Ahmad Basarah.

PRESIDEN Joko Widodo menginginkan pelantikan dirinya dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 bisa berlangsung sederhana dan khidmat. Hal itu disampaikan Jokowi seusai bertemu pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10).

"Saya menyampaikan bahwa penyelenggaraan upacara dan perayaan di dalam pelantikan dilakukan sederhana saja, tetapi juga tanpa mengurangi kekhidmatan dan keagungan dari acara itu," kata Presiden Jokowi seusai pertemuan.

Ketua MPR Bambang Soesatyo pun mengatakan MPR ingin agar acara pelantikan berlangsung khidmat tanpa gangguan apa pun. Untuk itu, ia mengimbau seluruh rakyat untuk menjaga kekhidmatan tersebut.

Bamsoet menambahkan, acara pelantikan tersebut akan menggunakan konsep pesta rakyat. Pelantikan dilakukan sederhana, tetapi tetap khidmat dan sakral terkait makna konstitusional acara pelantikan.

"Ya, Presiden juga mengatakan bahwa ini ritual lima tahunan terakhir dalam pesta demokrasi kita dari pemilu yang ditutup ujungnya dengan pelantikan," tutur Bamsoet di Jakarta, Rabu (16/10).

Menurut Bamsoet, kesuksesan penyelenggaraan acara pelantikan presiden menjadi simbol di hadapan dunia internasional tentang situasi politik yang stabil dan kondusif.

"Pesan kepada dunia internasionl bahwa situasi politik kita sangat kondusif dan siap menerima investor untuk lima tahun mendatang," tuturnya.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah berharap proses pelantikan presiden bisa berjalan lancar. Masyarakat diharapkan berperan aktif untuk menyukseskan pelantikan Jokowi-Amin yang telah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden melalui proses pemilu yang sah dan konstitusional.

"Jokowi-Amin merupakan produk dari pemilu yang sah dan konstitusional sehingga berbagai upaya mengganggu pelantikan terhadap Jokowi dan Amin merupakan tindakan inkonstitusional," kata Basarah.

Sebelumnya, Presiden bertemu pimpinan MPR membahas acara pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10) pagi. Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan pelantikan merupakan momentum besar dan penting bagi bangsa Indonesia.

"Tentu ini kehormatan bagi bangsa kita, Merah Putih. Jadi enggak ada pilihan, kecuali harus sukses luar biasa," ujarnya. (Mal/JL/DW/DG/RF/OL/X-6)

BERITA TERKAIT