17 October 2019, 02:00 WIB

Wagub Uu Bela Tim Akselerasi


MI | Nusantara

Dok. MI
 Dok. MI
Wakil Gubernur Jawa Barat  Uu Ruzhanul Ulum

SERANGAN terhadap kehadiran Tim Akselerasi Pembangunan tidak membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkecil hati. Pembelaan diungkapkan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, kemarin.

"Kehadiran TAP sangat membantu dalam menjalankan pemerintahan. Ada keterbatasan yang kami miliki dalam hal ilmu dan pikiran, sehingga membutuhkan masukan dari TAP," paparnya.

Tim ini, lanjutnya, dibentuk atas kesepakatan Gubernur Ridwan Kamil dan dirinya. Masukan dari tim yang dike-tuai mantan Rektor Unpad, Tri Hanggono Achmad, itu juga sering dikomunikasikan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. "Yang benar itu TAP Pak Uu, TAP Pak Emil, dan TAP pemerintah. Kehadiran TAP memiliki legalitas formal," tandasnya.

Sementara itu, pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Padjajaran, Prof Muradi, menilai gubernur tidak memerlukan tim akselerasi karena masih banyak unsur pemerintah lain yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. "DPRD bisa meminta gubernur untuk membubarkan TAP jika dalam perjalanannya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diinginkan."

Menurut dia, seorang gubernur sudah memiliki staf ahli, asisten wilayah, dan tim di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tugasnya sama dengan tim akselerasi. "Itu saja yang dimanfaatkan, bukan tim baru," katanya.

Jika tetap ingin memaksakan, Muradi menyarankan tim seharusnya hanya bertugas untuk mengawasi OPD, bukan turut serta dalam mengeksekusi program-program pemerintah. "Bukan intervensi. Paling laporkan ke gubernur, untuk dievaluasi. Yang evalua-si nantinya gubernur, bukan TAP," tegas Direktur Program Pasca-Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran ini.

Ia juga mengingatkan seharusnya hubungan gubernur dengan DPRD dapat berjalan baik. Masalah terkait TAP ini harus segera dituntaskan. DPRD, kata dosen ilmu pemerintahan, itu harus segera memanggil gubernur untuk meminta keterangan soal TAP. "Tanyakan ke gubernur, fungsinya apa. Akselerasi itu harusnya mempercepat."

Hasil keterangan dari gubernur harus disesuaikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. "Kalau ternyata gubernur tidak bisa menjelaskan itu, dewan bisa menggunakan hak interpelasi mereka," katanya.(BY/EM/N-2)

BERITA TERKAIT