16 October 2019, 11:45 WIB

Manfaat Penjaminan Kredit UMKM Belum Signifikan


Ihfa Firdausya | Ekonomi

MI/Adam Dwi
 MI/Adam Dwi
EKONOM Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati.

EKONOM Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai manfaat penjaminan kredit UMKM oleh pemerintah belum signifikan. Pihaknya masih melihat penyaluran kredit yang tidak tepat sasaran.

"Setelah kita perbandingan dari beberapa sampel daerah, yang dijamin juga kredit-kredit yang relatif secure (aman). Misalnya kredit untuk kendaraan, perumahan," katanya kepada Media Indonesia, Rabu (16/10).

Sementara untuk UMKM, menurutnya, dari 57,8 juta UMKM di Indonesia, baru 13 juta UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan perbankan.

"Dan yang terjamin penuh oleh Jamkrindo 14,5 juta. Saya terus terang baca data ini agak bingung. Yang akses pembiayaan saja 13 juta tapi yang dijamin 14,5 juta. Ternyata waktu dijelaskan memang penjaminan Jamkrindo ini kan tidak hanya UMKM. Jadi dari sekitar 57,8 juta yang mendapatkan akses pembiayaan perbankan, data Jamkrindo sekitar 13 juta. Ini tahun 2018," ungkapnya.

Menurut Enny, berdasarkan data UMKM dari tahun ke tahun, bahkan hingga lima tahun terakhir, tidak ada pertumbuhan yang cukup signifikan.

"Artinya pertumbuhan dari sisi kuantitas saja tidak mengalami pertumbuhan signifikan apalagi dari sisi kualitas. Sisi kualitas artinya ada yang naik kelas. Kalau misalnya tahun kemarin atau lima tahun lalu mikro, kemudian jadi kecil, yang kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar,"

Enny mengatakan, pemerintah harus memastikan penjaminan kredit bisa menyasar usaha produktif yang memiliki risiko tinggi.

"Kalau kredit usaha yang produktif begitu bank menyalurkan kredit, kalau usahanya kolaps atau gagal bayar dan dia gak ngasih agunan, maka uang bank bisa hilang.

Sebenarnya yang seperti itu yang mesti dijamin. Orang kesulitan mengakses kredit itu justru untuk kepentingan-kepentingan seperti itu," tuturnya.

Enny menyarankan agar ada satu perjanjian bahwa risiko yang dijamin oleh Jamkrindo/Askrindo adalah risiko sesuai appraisal oleh bank.

"Jadi kalau bank mengappraisal kenapa mereka menyatakan layak mendapatkan kredit walaupun tanpa agunan, oh karena misalnya usahanya konkret, sehat, dan cashflownya antara produksi dan penjualan dan biayanya masih ada margin keuntungan, berarti dia bisa disebut sehat tadi," imbuhnya.

Sepanjang itu terpenuhi, menurutnya, ketika ada risiko fluktuasi ekonomi dan inflasi tinggi, Jamkrindo bisa menangani.

"Tapi kalau tidak, itu risiko bank, kenapa dulu appraisal kreditnya salah. Gak bisa ditimpakan ke Jamkrindo. Jadi tanggung renteng, tidak ada potensi moral hazard," kata Enny.

Hasilnya, ia melanjutkan, proporsi terbesar dari penjaminan yang diberikan Jamkrindo maupun Askrindo benar-benar menumbuhkan sektor-sektor UMKM.

"Sekarang tidak. Yang KUR saja, itu kan hanya pencatatannya saja dimasukkan bahwa itu kredit ke UMKM. Dalam real-nya itu nasabah reguler bank. Makanya sering ada catatan yang dapat ya elu lagi elu lagi," ujarnya.

Enny mengungkapkan bahwa semuanya harus terintegrasi. Menurutnya, semuanya harus bersama-sama tanggung renteng.

"Itu juga yang akan memberikan edukasi terhadap nasabah. Artinya nasabah yang mengajukan pinjaman untuk produktif ya benar-benar untuk produktif, tidak disalahgunakan untuk yang lain," katanya.

Ia pun berharap berbagai stakeholder sama-sama memerankan tugasnya. "Itu yang sebenarnya ingin didorong agar jaminan kredit dari Jamkrindo/Askrindo benar-benar meningkatkan kegiatan-kegiatan UMKM terutama di sektor-sektor produktif," pungkasnya. (OL-09)

BERITA TERKAIT