16 October 2019, 08:35 WIB

DPRD DKI Jamin APBD 2020 Disahkan November


Ins/Put/J-3 | Megapolitan

MI/Panca Syukrani
 MI/Panca Syukrani
Gedung DPRD DKI Jakarta

PEMBAHASAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 oleh DPRD dikawatirkan molor. Akibatnya, program-program kerja Gubernur Anies Baswedan bisa tidak sesuai target. Hal itu karena anggota dewan baru saja dilantik dan belum lengkap semua alat kelengkapan dewan yang dibutuhkan.

"Era peralihan ini banyak manuver DPRD, sangat mungkin mereka merperlambat pembentukan alat kelengkapan dewan sehingga menjadi alasan pembahasan dan pengesahan APBD DKI 2020 molor," ungkap pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah, kemarin.

Jika pengesahan molor, jelas Amir, aturan yang berlaku ialah memakai acuan anggatan sebelumnya atau APBD 2019.

Terkait dengan hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menegaskan pihaknya akan mengebut pembahasan APBD DKI 2020. Waktu yang diperlukan pun tidak banyak, yakni pengesahan anggaran harus selesai pada 30 November. "Ini harus dipercepat karena menyangkut APBD. APBD itu harus diketuk palu akhir November. Kalau tidak, pelayanan masyarakat bermasalah," kata Suhaimi saat ditemui di Gedung DPRD DKI, kemarin.

Tidak hanya mengganggu pelayanan warga DKI, jika pengesahan anggaran DKI 2020 terlambat, seluruh anggota DPRD akan diberikan sanksi dengan tidak ada gaji selama enam bulan.

"Ada punishment untuk DPRD ketika tidak bisa mengetuk palu," kata Suhaimi.

Senada dengan Suhaimi, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra, M Taufik, mengatakan pihaknya yakin pengesahan anggaran DKI selesai akhir November, jika semua fraksi serius membahas hal itu. Keseriusan anggota dewan itu yang merisaukan sebab penunjukan pimpinan definitif DPRD sempat molor sehingga baru dilantik kemarin sore. Belum lagi alat kelengkapan dewan lainnya, seperti Badan Musyawarah, komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, serta Badan Kehormatan belum juga rampung.

"Sebulan bisa, kalau serius. Cukup waktunya sebulan itu. Maraton saja cukup. Pembahasannya nanti terbuka," kata Taufik enteng.

APBD diketahui berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 mencapai Rp95,6 triliun. Anggaran tersebut naik Rp6,9 triliun dari APBD DKI 2019 Rp89 triliun. (Ins/Put/J-3)

 

BERITA TERKAIT