15 October 2019, 21:26 WIB

Peran Pemerintah Daerah Sebagai Kunci Demokrasi


M. Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

MI/M. Irfan
 MI/M. Irfan
Dialog Selasa soal Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah di DPP NasDem, Selasa (15/10).

MANTAN Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menilai, daerah dapat berperan penting sebagai kunci demokrasi bagi masyarakat. Menurutnya, terdapat klasifikasi peran-peran daerah untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.

"Pertama, pemerintah daerah yang damai dan aman. Dengan pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi," kata Syahrul di DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Kedua, hadir bagi pebisnis atau produsen yang merasa senang di sebuah wilayah.

"Karena tidak mungkin sejahtera, tidak mungkin demokrasi kalau ekonomi terpuruk karena ekonomi sangat penting. Penegakan yang lain dibutuhkan. Tapi ekonomi yang baik jadi tata kunci pula," ujarnya.

"Jadi pemerintah yang baik adanya ekonomi yang tanpa beban. Bila pebisnis tertekan maka investor akan cari negara lain yang lebih leluasa. Maka ekonomi menjadi penting," imbuhnya.

Baca juga : KPK Tertibkan Aset Daerah Senilai Rp155,46 Miliar

Terakhir, adanya kesadaran hukum dan aparat yang konsisten menjalankan peraturan yang ada. Jadi kata kunci kalau tidak ada hukum akan jadi kekacauan.

"Hadirnya pemerintah bila terurai maka bisa jalan, jika kepala daerah betul mengurusi masyarakat dan paham tupoksi yang ada maka daerah tersebut akan aman," jelas Pria kelahiran Makasar tersebut.

Kepala daerah yang baik, lanjut Syahrul akan berdampak pada jabatan tertinggi hingga Presiden.

"Saya paham apa yang dibutuhkan masyarakat. Seperti otonomi daerah itu harus tepat implementasinya, kalau kepala daerah paham peran dan fungsinya maka daerah tersebut akan baik," jelasnya.

"Selain itu, kepala daerah harus bisa memperhatikan dengan membangun kualitas masyarakat, dengan menciptakan wadah berekspresi seperti kompetisi maupun pentas seni. Sebagai pelampiasan emosi positif oleh masyarakat dan pemerintah wajib mewadahi itu," tutupnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT