15 October 2019, 09:05 WIB

Tenaga Ahli untuk Anggota DPRD Dipending


Selamat Saragih | Megapolitan

MI/Susanto
 MI/Susanto
Ilustrasi -- Gedung DPRD DKI Jakarta

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menolak usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tentang pengadaan tenaga ahli (TA) untuk setiap anggota DPRD DKI periode 2019-2024. Usulan itu ditampung untuk mengubah payung hukum TA.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Non Defenitif, Syarif, kemarin. Dia menjelaskan, usulan TA untuk setiap anggota DPRD DKI ditolak Kemendagri karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. PP No 12/2018 merujuk pada Undang-Undang (UU No 23/2014) tentang Pemerintah Daerah.

"Ya tidak bisa diakomodasi Kemendagri jumlahnya karena PP 12 bunyinya flat (hanya untuk fraksi dan komisi). Enggak bisa diubah," ujar Syarif.

Untuk saat ini TA masih seperti periode sebelumnya. Satu TA untuk setiap fraksi dan tiga TA untuk setiap komisi.

Namun, ungkap Syarif, Kemendagri bakal merevisi PP 12 Tahun 2018 itu agar beberapa daerah khusus seperti DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa Timur, sistem pengadaan TA-nya tidak flat.

"Ya segitu harusnya setiap anggota (punya tenaga ahli). Ditangkap Kemendagri sistem flat itu berpengaruh terhadap kinerja," kata Syarif.

Kemendagri, menurut dia, sudah paham DPRD DKI perlu ditambah TA karena penduduknya banyak seperti Jawa Barat.

Anggota DPRD DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan untuk memiliki TA bagi setiap anggota. Hal itu diusulkan dalam rapat pembentuk-an alat kelengkapan Dewan (AKD) di ruang rapat serbaguna lantai 3 Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9/2019).

Pengawasan total

Lima pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 mengucapkan sumpah jabatan di Ruang Rapat Paripurna Gedung Dewan, kemarin. Sumpah jabatan itu sesuai salinan dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 161.31/5344 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD DKI Jakarta.

"Satu acara dalam meresmikan dan melantik Prasetio Edi Marsudi sebagai ketua, Mohamad Taufik sebagai wakil ketua, Abdurrahman Suhaimi sebagai wakil ketua, Mirsan Samsuri sebagai wakil ketua, dan Zita Anjani sebagai wakil ketua," kata Kepala Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD DKI, Purwana Ansyori, kemarin

Kelima pimpinan berasal dari fraksi dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta, yakni PDI-P memperoleh 25 kursi, Gerindra 19 kursi, PKS 15 kursi, Demokrat 10 kursi, dan 9 kursi untuk PAN.

Resmi menjadi Ketua DPRD DKI, politikus PDIP Prasetyo Edi Marsudi mengaku tak lagi punya beban untuk lima tahun mendatang. Ia berjanji akan total dalam mengawasi jalannya program dan kebijakan Gubernur Anies Baswedan.

Pekerjaan rumah Pemprov DKI yang masih menghantui di antaranya ialah permasalahan permukiman kumuh, macet, banjir, hingga jaringan transportasi. "Ada rumah kumuh, seperti di Tambora. Ini nanti kita coba lihat untuk di APBD bisa seperti apa penuntasannya," kata Prasetyo.

Pihaknya juga akan terus mengawasi pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT). Diketahui MRT telah mendapat persetujuan untuk membangun fase 2 dari Bundaran HI ke Kota hingga Ancol Barat.

Selain itu, Prasetyo membuka opsi untuk melanjutkan program pengentasan kemacetan yang tertunda semisal jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Pras juga tengah menyiapkan sebuah aplikasi untuk pengaduan masyarakat yang akan dikelola anggota Fraksi PDIP bernama Klu. (Put/Ins/J-3)

BERITA TERKAIT