15 October 2019, 06:45 WIB

PDIP Optimistis APBD 2020 Disahkan Tepat Waktu


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

ANTARA/Dhemas Reviyanto
 ANTARA/Dhemas Reviyanto
Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 mengucap sumpah jabatan saat pelantikan di Gedung DPRD DKI Jakarta, 26 Agustus lalu.

ANGGOTA Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah optimistis APBD 2020 bisa disahkan tepat waktu yakni pada akhir November 2019.

Hal itu dapat dilakukan jika seluruh fraksi beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serius dalam melakukan pembahasan dan tidak tarik ulur menyepakati pos-pos pengeluaran maupun pendapatan yang ada.

Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 pada Juli lalu sebesar Rp95 triliun.

"Ya kita harus sama-sama. Kalau kita terlambat kan sama-sama tidak gajian enam bulan. Enam bulan lho. Jadi saya rasa SKPD pun tidak akan mau begitu. Jadi saya rasa ini akan tepat waktu," ungkap Ima saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Senin (14/10).

Baca juga: Permintaan TA Anggota Dewan Ditolak Kemendagri

PDIP, kata Ima, memiliki upaya tersendiri agar dapat memeriksa secara rinci anggaran-anggaran yang diusulkan melalui KUAPPAS 2020. Langkah itu ialah mengikutsertakan tenaga magang di Fraksi PDIP.

Ada sebanyak 23 tenaga magang yang akan ikut menyisir anggaran di Fraksi PDIP. Upah tenaga magang itu murni dari Fraksi PDIP.

"Ya kita kan 25 orang anggota Fraksi PDIP tidak mungkin memeriksa semuanya. Kita tidak memungkiri kita juga butuh bantuan. Maka itu, ada anak magang. Mereka ini sudah mulai dibagi-bagi menyisir apa saja. Agar pemeriksaan anggaran ini efektif," ungkapnya.

Sementara itu, perempuan yang akan duduk di Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat ini utamanya akan menyisir anggaran yang berkaitan dengan Komisi E.

Sebab, dalam KUAPPAS 2020, pos-pos yang masuk ke dalam wilayah kerja Komisi E mendapat porsi paling besar yakni Rp18,7 triliun.

Di tempat kedua ada pos-pos anggaran yang berkaitan dengan Komisi D yang mendapat porsi terbesar yakni Rp17,79 triliun. Lalu ada pos-pos pembiayaan yang berkaitan dengan Komisi A yang menjadi terbesar ketiga dengan nilai Rp5,5 triliun.

"Kita akan soroti yang mendapat anggaran terbesar yakni yang berkaitan dengan Komisi E, Komisi D, dan Komisi A," pungkasnya. (OL-2)

BERITA TERKAIT