14 October 2019, 23:45 WIB

Manggarai tidak Mampu Danai Pilkada


Palce Amalo | Nusantara

MI/PALCE AMALO
 MI/PALCE AMALO
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT Thomas Dohu.

KABUPATEN Manggarai menjadi satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) atau anggaran pilkada ­serentak 2020. Sebab, anggaran pemerintah daerah sangat terbatas.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT Thomas Dohu mengatakan, KPU Manggarai sudah menyiapkan dua skenario usulan anggaran, tapi pemerintah kabupaten setempat tetap tidak sanggup memenuhi. Skenario pertama, usulan anggaran sebesar Rp34 miliar untuk 750 tempat pemunggutan suara (TPS) dan skenario kedua Rp29 miliar untuk 700 TPS.

“Pada pertemuan 11 Oktober lalu, Pemerintah Kabupaten Manggarai hanya menyanggupi Rp15,2 miliar,” kata Thomas Dohu saat dihubungi, kemarin.

Dana sebesar itu sudah dianggarkan sejak 2019 sebanyak Rp225 juta, sedangkan sisanya belum dibahas tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) bersama KPU Manggarai. “Akibatnya, sampai saat ini NPHD belum ditanda­tangani,” jelasnya.

Akibat terlambatnya pe-nandatanganan NPHD, ujar Thomas, Menteri Dalam Negeri telah mengundang Bupati Manggarai ke Jakarta untuk menghadiri rakor evaluasi pendanaan pilkada pada 7 Oktober. Salah satu hasil rakor disebutkan penandatanganan NPHD paling lambat harus dilakukan pada 14 Oktober.

“Namun, sampai keterangan pers ini disampaikan, penandatanganan NPHD belum dilakukan antara Bupati dan Ketua KPU Manggarai,” ujarnya.

Rencananya hari ini KPU NTT akan melaporkan persoalan itu ke KPU RI. Ia berharap KPU Pusat bersama pihak terkait dapat mengatasi masalah itu bersama.

Delapan kabupaten lainnya di NTT yang juga menggelar pilkada pada 2020 sudah menandatangani NPHD, yakni Kabupaten Sabu Raijua, Timor Tengah Utara, Malaka, Sumba Timur, Belu, Ngada, Sumba Barat, dan Kabupaten Manggarai Barat.

Harus berutang

Sementara itu, KPU Balikpapan, Kalimantan Timur, masih berutang Rp900 juta kepada sejumlah rekanan. Utang sebesar itu digunakan untuk membiayai perhelatan launching pilkada beberapa waktu lalu.

Sekretaris KPU Balikpapan Sabrani mengungkapkan, KPU berutang lantaran dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan belum dicairkan meski seluruh kelengkapan dokumen persyaratan telah dipenuhi. Jika dana hibah telah cair, lanjutnya, utang itu akan segera dibayar.

“Nanti tahap awal cair Rp22 miliar. Kita langsung bayar utang ke rekanan-rekanan. Anggaran launching pilkada Rp900 juta. Itu untuk makan minum, dekorasi ruang-an, souvenir, dan lain-lain. Undangan launching 3.500 orang,” kata Sabrani di Balikpapan, kemarin.

Komisioner KPU Balikpapan Syahrul Karim menambahkan, dana untuk penyelenggaraan Pilkada Balikpapan 2020 akan segera dicairkan pekan ini. Menurutnya, pencairan seharusnya dilakukan kemarin, tetapi Pemkot Balikpapan meminta waktu kepada KPU agar pencairan dana diundur hari ini.

Di sisi lain, Bupati Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Ibnu Saleh optimistis diusung kembali oleh Partai NasDem untuk bertarung di pilkada serentak 2020. Ia berjanji akan terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat di kabupten itu di sisa akhir masa jabatannya agar Bangka Tengah lebih maju dan masyarakatnya sejahtera.(RD/RF/BB/N-1)

BERITA TERKAIT