14 October 2019, 17:41 WIB

Pemerintah Hadir untuk Kesejahteran Petani


mediaindonesia.com | Ekonomi

Istimewa/Kementan
 Istimewa/Kementan
Menteri Pertanian Amran Sulaiman memeriksa gudang hasil pertanian.

JELANG Hari Pangan Sedunia yang digelar pada Rabu dan bertepatan tanggal 6 Oktober dengan tema nasional 'Teknologi Industri Pertanian dan Pangan Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045' serta akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, banyak sekali bermunculan pendapat mengenai sektor pangan dan pertanian.

“Apresiasi yang adil semestinya diberikan pada pemerintah yang telah sekuat tenaga bekerja keras memenuhi pangan rakyat Indonesia,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, di Jakarta, Senin (14/10).

“Memberi makan 265 juta rakyat Indonesia bukanlah hal yang mudah. Berkaca pada tahun-tahun lalu, kondisi pangan Indonesia di 2019 terbilang sangat membanggakan,”  tegas   Kuntoro.

Menurut Kuntoro, bila pengamat mau membaca data secara fair dan tidak memasukkan asumsi pribadi, indikator keberhasilannya terbaca dengan jelas.

“Jika ada yang berpikir pemerintah tidak perlu campur tangan atau ambil alih tugas petani, kita harus pahami selama ini petani merupakan kaum marjinal dan sangat membutuhkan perlindungan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah hadir bagi mereka selama lima tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf  Kalla,” paparnya. 

“Saya menyangsikan pengamat yang mengomentari seperti di atas, merupakan pihak yang pro petani atau membela kepentingan petani. Dalam tulisan ini akan kami sajikan data akurat Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data rujukan nasional yang diakui, terpercaya, dan telah terverifikasi,”  tegas  Kuntoro. 

Keberpihakan pemerintah selama ini, dapat terlihat dari kuatnya upaya pemerintah melalui Upsus Pajale (Padi, Jagung, dan Kedelai) untuk membantu petani. Mulai dari subsidi pupuk, benih, perbaikan irigasi, pembuatan embung, pemberian ribuan alsintan, hingga asuransi pertanian diberikan pemerintah untuk membantu petani yang mengalami puso atau gagal panen.

“Inilah bukti kehadiran pemerintah untuk menyejahterakan petani dan meningkatkan produksi,” ucap Kuntoro. 

Fakta Stok Beras

Fakta yang dapat dilihat hari ini, utamanya soal beras. Pada  2019 tidak ada impor beras medium (sebagai beras yang biasa untuk konsumsi rakyat), bahkan di akhir tahun 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras nasional surplus 3,3 juta ton.

“Terlebih lagi, hingga hari ini tidak ada gejolak stok beras. Gudang Bulog pun penuh. Stoknya 2,5 juta ton, bahkan harus sewa gudang karena masih terus terjadi panen, dan Bulog membelinya. Tengoklah ujung timur Indonesia, Merauke,” jelas Kuntoro.

Di Merauke, Papua stok beras saat ini melimpah dan bahkan pemerintah daerah kebingungan untuk menyimpan hasil panen petani.

“Tentu kita harus memberikan apresiasi tinggi bagi para petani kita yang telah luar biasa bekerja keras menyediakan pangan untuk rakyat.  Jadi bila masih ada pengamat yang mengembuskan kekhawatiran, stok mana yang mereka bahas?” tutur Kuntoro. 

Deflasi tiga bulan terakhir

Indikator lainnya yaitu keberhasilan pemerintah dalam penyediaan pangan dari produksi dalam negeri. Tampak dari stabilnya harga pangan di tingkat konsumen, sekalipun pada perayaan hari besar keagamaan maupun tahun baru dalam tiga tahun terakhir.

“Ini patut diacungi jempol.  Stabilnya harga tersebut menyebabkan bahan makanan/pangan mempunyai kontribusi yang besar dalam menekan inflasi,” ujarnya.

Bahkan menurut data yang dirilis BPS per 1 Oktober 2019, harga pangan pada September 2019 mengalami deflasi sebesar 1,97%.  Kondisi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa produksi pangan dalam negeri terus membaik untuk memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat.  

Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri lima tahun terakhir terbukti juga telah mampu menurunkan inflasi pangan secara drastis. Pada awal pemerintahan Jokowi- Jusuf  Kalla pada 2014, tingkat inflasi pangan masih sangat tinggi, yaitu 10,57% dan jauh di atas inflasi umum yang pada waktu itu sekitar 8,36%.  

Pada 2015 dan 2016,  inflasi bahan makanan atau pangan mulai mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu masing-masing menjadi 4,93% (2015) dan 5,69% (2016). Pada tahun 2017 bahkan turun menjadi 1,26%.

Bila hari ini terjadi deflasi, tentu fakta kecukupan pangan kita telah terbukti, dan hal ini tidak terjadi tiba-tiba akibat mekanisme pasar, namun karena pemerintah hadir dan melakukan upaya luar biasa untuk pangan. 

Kesejahteraan petani

Pada September 2019, lagi-lagi BPS mencatat daya beli atau tingkat kesejahteraan petani semakin membaik dibandingkan pada bulan sebelumnya. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, angka Nilai Tukar Pertani (NTP) terus naik secara signifikan. NTP Bulan Agustus tercatat 103,22, dan naik 0,63% menjadi 103,88.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) naik 0,02%, dari 113,29 menjadi 113,31. Indikator lainnya yang diungkap BPS, yaitu indeks harga yang diterima petani pun naik 0,14% yang berarti petani makin menikmati hasil jerih payah pertanian. 

Bila disebutkan kemiskinan pedesaan belum baik, mari simak data resmi BPS angka kemiskinan pedesaan diawal periode pemerintahan (2015) tercatat 14,21%, sedangkan di perkotaan 8,29%. Namun seiring pesatnya pembangunan di pedesaan, angka tersebut perlahan turun dengan pasti. 

“Persentase kemiskinan perdesaan pada Maret 2017 adalah sebesar 13,93% dan pada Maret 2018 menjadi 13,2%, Artinya tingkat kemiskinan di desa turun sebesar 0,73%. Sedangkan di perkotaan, tingkat kemiskinan turun sebesar 0,7 poin persen dari 7,72% pada Maret 2017 menjadi 7,02% pada Maret 2018,” kata Kuntoro.

Sedangkan jumlah orang miskin di perdesaan turun sebesar 1,29 juta dari 17 juta orang pada Maret 2017 menjadi 15,71 juta orang pada Maret 2018. Sedangkan jumlah orang miskin di perkotaan turun sebesar 500.000 orang dari 10,6 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,1 juta orang pada Maret 2018.

Jadi, penurunan jumlah orang miskin di desa dua kali lipat dibanding di kota. Angka kemiskinan hanya satu digit, dan terendah sejak 1998. Semuanya diraih dengan kerja keras pemerintah untuk rakyat. 

Distribusi dan mafia pangan

“Upaya penggiringan opini kegagalan pemerintah mengurusi pangan, bukan hal yang aneh saat ini. Kami sadar seberapa pun kerasnya upaya pemerintah, tidak akan memuaskan semua pihak, utamanya pihak yang 'urusannya' terganggu dengan upaya keras pemerintah untuk petani. Sebut saja soal harga beras tinggi selalu dikaitkan dengan stok rendah,” papar Kutoro.

Faktanya hukum ekonomi permintaan dan penawaran menjadi tidak berlaku karena rantai distribusi pangan dikendalikan oleh para mafia pangan. Ada pihak yang bahagia bila mampu membeli murah di petani, namun bisa menjual semahal mungkin di pasaran.

Lebih ekstrem lagi, menjadikan alasan harga tinggi sebagai peluang impor pangan, dan menjualnya di dalam negeri.  Sungguh praktik tersebut sangat merugikan petani, dan pemerintah dalam 5 tahun ini bekerja keras berperang dengan mafia pangan.

“Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan turun menelusuri rantai distribusi, dan berdiri di depan para petani melawan para pencari rente bidang pangan,” tegas Kuntoro. 

Tidak sedikit yang telah diproses satgas pangan, setidak 875 kasus mafia pangan ditangani, bahkan 400 lebih telah menjadi tersangka. Ini menjadi justifikasi kuat pemerintah harus hadir membela kepentingan petani kecil, karena mafia pangan nyata ada dan menggerogoti kesejahteraan petani. 

“Sebagai penutup, kami mengajak seluruh pihak bersatu padu membela dan menyejahterakan petani. Berhentilah menjadi corong propaganda mafia pangan dengan memberikan penilaian negatif pada upaya keras dan nyata pemerintah,” uacp Kuntoro.

“Sesungguhnya memang tidak ada hal yang instan dalam menyelesaikan perkara kesejahteraan petani yang telah berkarat dan menahun. Percayalah petani akan bahagia bila kita mampu berjuang nyata untuk mereka, dan bukan hanya berbicara retorika dan data yang telah usang. Jayalah petani Indonesia. Pemerintah hadir bersama petani,” jelasnya. (OL-09)

 

BERITA TERKAIT