14 October 2019, 07:55 WIB

Pendidikan Amuk


Khairil Azhar Divisi Pelatihan Pendidikan Yayasan Sukma | Opini

DOK PRIBADI
 DOK PRIBADI
Khairil Azhar Divisi Pelatihan Pendidikan Yayasan Sukma

PADA 2 Oktober 1883, di Serang, satu setengah bulan setelah letusan dahsyat Gunung Krakatau menghentak dunia, ketika mayat-mayat belum terkubur semua, di pesisir dan daratan Jawa dan Sumatra, dan puing-puing di kota dan perdesaan belum sepenuhnya dibersihkan, seorang tentara infanteri Belanda ditusuk orang tak dikenal di sebuah toko tembakau di Serang. Dalam laporan militer Belanda, diduga kuat penyebabnya ialah extreme religious zeal, semangat keagamaan yang menyala-nyala.

Hampir satu setengah abad kemudian, pada Kamis (10/10), di Menes, Pandeglang, Banten, di halaman sebuah sekolah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ditusuk membabi buta saat turun dari mobil dan bersalaman dengan orang-orang yang menyambutnya. Pelakunya, menurut kepolisian, ialah mantan narapidana yang terpapar paham radikalisme keagamaan dan bergabung dengan organisasi teroris.

Sesuai rentetan keterangan dari pihak berwenang, pelaku dirundung dendam dan ketakutan. Jika dilihat lebih jauh ke belakang, berdasar informasi yang diungkap di media massa tentang kehidupan pribadinya, pelaku bisa jadi juga dirundung rasa bersalah yang mendalam dan menahun pada dirinya. Keberagamaannya yang simbolis, radikal, dan meneror menjadi semacam katarsis atas apa yang dialaminya.

Dalam kedua kasus yang berjarak ratusan tahun di atas, kita tentu tak bisa mengabaikan aspek sosiologis dalam konteks mana keduanya terjadi.

Terkait dengan kasus pertama, semangat keagamaan yang menyala-nyala seperti mendapat tempat di tengah negeri yang sedang porak poranda. Apa yang disebut sebagai revivalisme keagamaan telah menjadi salah satu driving force yang menjadi hulu ledak perang suci melawan ‘yang asing’, yakni orang Eropa dan agama yang berbeda.

Kasus kedua terjadi dalam alam demokrasi, yakni kemerdekaan bangsa ini telah memberi tempat bagi pemikiran dan ekspresi keagamaan yang berbeda-beda. Peristiwa yang terbaru hanya beberapa bulan sebelum kasus itu terjadi. Pesta demokrasi yang ingar bingar telah memberi ruang bagi kontestasi berbagai ideologi secara terbuka. Dalam situasi yang mana konsolidasi demokrasi masih jauh dari ideal, akal sehat masyarakat diuji oleh gelombang pasang radikalisme.   Api semangat keagamaan dan dendam yang menyala-nyala--yang mewujud padu dalam arus kebencian yang tiada putus--mendapat tempat dalam situasi sosial yang tak menentu. Pada titik puncaknya, ini menyebabkan apa yang disebut sebagai amuk.

Berasal dari khazanah bahasa Melayu dan diserap ke bahasa Eropa di abad ke-16, kata ini merepresentasikan suatu tindakan tak terkontrol, yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok yang bersenjata dan berbahaya. Bagi seseorang yang mengamuk, menyerang sejadi-jadinya, atau membunuh sebanyak-banyaknya menjadi tujuan sebelum dia sendiri bisa jadi mati terbunuh.

Dalam kisah fiksi terorisme Yasmina Khadra (2006), The Attack, kita bisa belajar lebih jauh. Sihem, istri seorang dokter ahli bedah keturunan Arab di Israel, terlibat tindakan bom bunuh diri yang menewaskan anak-anak di sebuah restoran cepat saji.

Secara ekonomi, Sihem bukanlah orang berkekurangan, melainkan pikiran dan hatinya telah berbeda diametral dari sang suami, Amin Jaafari. Dari interaksi dengan beberapa sanak keluarga, Sihem bertemu dengan seorang ‘imam’ yang kemudian mencuci otaknya. Benih dendam yang pernah tumbuh dalam dirinya, di tengah konflik berkepanjangan Arab vs Israel, dieksploitasi sedemikian rupa sehingga menjadi dendam benci yang membara.

Amin sendiri, di tengah kekejaman konflik, dengan teguh berpegang pada akal sehat dan nurani. Secara bulat, dia tetap percaya dan menjunjung tinggi profesionalisme dan nilai-nilai kemanusiaan. Meratap menyesalkan apa yang dilakukan istrinya, dia berkata, “Satu-satunya perang yang kupercaya hanyalah perang seorang ahli bedah, yang wajib memastikan kehidupan berlabuh kembali, di tempat mana kematian telah mencengkeramkan tangannya.”

Dilema pendidikan

Di tengah laut lepas demokrasi yang diarungi negara-bangsa ini-- supaya tidak terjadi amuk atau laku terorisme--akal sehat, nurani, dan nilai-nilai kemanusiaan ialah kompas. Persoalannya ialah bagaimana ketiga hal ini bisa bertumbuh, berkembang, dan kekal dalam diri setiap warga negara.

Alternatif paling umum ialah pendidikan. Namun, pendidikan mengandung dilema pada dirinya sendiri dan dilema pada siapa yang menyelenggarakannya. Di satu sisi, pendidikan bisa menjadi harapan atau alat untuk mencegah amuk dan melawan terorisme. Namun, di sisi lain, pendidikan bisa juga menjadi alat dan wahana bagi bertumbuhnya radikalisme, perilaku amuk, dan persemaian terorisme.

Oleh karena itu, kita tidak bisa begitu saja melihat pendidikan sebagai panasea, obat serbaguna yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Baik pendidikan formal maupun pendidikan sosial yang ditempuh setiap warga negara berada dalam satu konteks sosial yang kompleks. Adalah salah kalau ada yang membayangkan bahwa sebuah sekolah, misalnya, ialah wilayah yang betul-betul steril dan murni.

Ketika akal sehat, nurani, dan nilai-nilai kemanusiaan ialah kualitas yang dibayangkan bisa bertumbuh dalam alam demokrasi, pada persekolahan (schooling) melekat proses pendisiplinan dan indoktrinasi. Bahkan, dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, pendisiplinan dan indoktrinasi ialah dua hal yang bisa dikatakan mengalahkan proses demokratisasi di sekolah. Lebih mengenaskan, tak banyak guru, kepala sekolah, pengelola pendidikan, dan pejabat yang mengurus pendidikan yang sadar akan hal ini.

Demokratisasi dalam proses pendidikan, selanjutnya, ialah dan semestinya kata yang aktif. Ruang-ruang kelas seharusnya menjadi ruang dialog yang mana murid terpapar pada kekayaan perspektif, bukan wahana monolog bagi pikiran-pikiran yang monolitik. Guru-guru, seperti ajaran Ki Hadjar Dewantara, hendaklah menjadi motivator dan teladan berdemokrasi.

Hanya, kita tahu, tujuan utama praktik pendidikan kita tak beranjak dari soal kelulusan dalam ujian dari waktu ke waktu. Secara mengenaskan, pertumbuhan dan perkembangan akal sehat, nurani, dan nilai-nilai kemanusiaan pada murid--ketika peluang untuk itu ada dalam mata pelajaran seperti pendidikan agama dan kewarganegaraan--diukur dengan tingkat keberhasilan mereka dalam menjawab soal-soal pilihan ganda yang rata-rata bersifat hafalan.

Dalam situasi seperti ini, apa yang disebut kalangan Vygotskyan sebagai dialektika dalam proses pendidikan--bahwa pengetahuan, sikap, dan perilaku bertumbuh sebagai hasil dari interaksi dinamis antara murid dan lingkungan alam dan sosial di mana mereka berada, yang diperantara media bahasa--tidak sepenuhnya terjadi. Apa yang dipelajari dalam buku-buku teks tidak sempat berdialog dengan apa yang disaksikan dan dialami karena murid-murid pada akhirnya dipaksa menjadi answering machine, mesin penjawab soal ujian.

Selanjutnya, ketika kemampuan kritis-kreatif diperlukan untuk menangkal radikalisme serta dendam dan kebencian yang disulut unsur-unsur SARA--suatu kapasitas yang hanya mungkin bertumbuh dalam proses pembelajaran yang dialektis--justru itulah yang gagal difasilitasi dunia pendidikan.

Dengan melihat bagaimana kaum radikal dan teroris terpapar pada ideologi yang sesat, kita tak salah menyimpulkan kalau kapasitas berpikir, merasa dan berbuat mereka demikian mudahnya dibelokkan pada hal-hal yang tak masuk akal, tak berperasaan, dan tak manusiawi. Akal sehat, nurani, dan nilai-nilai kemanusian yang semestinya menjadi fondasi bagi daya kritis-kreatif mereka amat mudah tercerabut dan ketika itu terjadi mereka mudah terjebak dalam perilaku amuk.

BERITA TERKAIT