13 October 2019, 23:00 WIB

Presiden Ekuador dan Masyarakat Adat Gelar Dialog


AFP/Uca/I-1 | Internasional

Martin BERNETTI / AFP
 Martin BERNETTI / AFP
Para demonstran protes atas kenaikan harga bahan bakar, di sekitar Majelis Nasional di Quito.

PBB mengatakan pertemuan pertama antara Presiden Ekuador Lenin Moreno dan para pimpinan masyarakat adat Ekuador berlangsung pada Minggu (13/10). Pertemuan tersebut akan dilangsungkan di Ibu Kota Quito, kantor PBB dan gereja Katolik.

“Kami menaruh kepercayaan kami pada niat baik untuk membangun dialog dengan iktikad yang baik dan menemukan solusi cepat untuk (mengatasi) situasi rumit di negara ini,” terang PBB dalam rilisnya.

Organisasi payung masyarakat adat Ekuador, Conaie, yang sebelumnya menolak tawaran dialog dengan Moreno mengatakan bahwa pembicara­an akan berfokus pada pencabut­an atau revisi keputusan penarikan subsidi BBM, yang membuat warga Ekuador membayar lebih dari dua kali lipat untuk membeli BBM.

Pada Sabtu (12/10), demonstran merusak dan membakar Kantor Jenderal Pengawas Keuangan. Kantor Kejaksaan mengatakan, 34 orang ditangkap terkait dengan insiden tersebut. Tak hanya itu, media setempat juga terkena amuk­an demonstran. Kantor TV Teleamazonas menghentikan siaran regulernya menyiarkan gambar-gambar jendela pecah, kendaraan terbakar, dan kehadiran polisi. Sedikitnya 25 karyawan TV Teleamazonas terpaksa dievakuasi.

Moreno mengatakan bahwa Sabtu (12/10) merupakan hari yang menyedihkan bagi Ekuador. Moreno menuduh Presiden Ekuador sebelumnya, Rafael Correa, dan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengatur demonstrasi untuk mengacaukan pemerintahannya.

“Kekuatan hitam yang terkait dengan kejahatan politik yang terorganisasi dipimpin Correa dan Maduro, serta keterlibatan narcoterorisme, kelompok kriminal dan warga negara asing yang keras, yang telah menyebabkan kekerasan yang tidak pernah terlihat sebelumnya di Ekuador,” ujar Moreno.

Demonstrasi antipemerintah di Ekuador menyebabkan enam orang tewas dan hampir 2.100 orang lainnya terluka atau ditahan. Demonstrasi meletus pekan lalu setelah pemerintah mengumumkan memotong subsidi BBM yang telah berlaku selama 40 tahun. (AFP/Uca/I-1)

BERITA TERKAIT