13 October 2019, 22:15 WIB

Perlu Pendekatan Adat untuk Pembebasan Lahan di Papua


Faustinus Nua | Ekonomi

ANTARA/Muhammad Adimaja
 ANTARA/Muhammad Adimaja
Pengunjuk rasa menduduki area landasan pesawat di Bandara Sentani, Jayapura, Papua, Rabu (30/12).

BUPATI Raja Ampat Abdul Faris Umlati mengungkapkan bahwa pembebasan lahan di Papua khususnya di Kabupaten Raja Ampat perlu pendekatan adat. Pasalnya, di daerah tersebut terdapat banyak tanah adat yang merupakan milik masyarakat adat, baik yang digarap maupun tidak digarap.

"Oh pasti ada kendala pembebasan tanah. Di mana-mana pasti ada masalah itu (pembebasan tanah)," kata dia dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Perhubungan di Jakarta, Minggu (13/10).

Meski begitu, kata dia,  proses pembebasan lahan di Papua untuk pembangunan bandar udara sebenarnya tidak sulit. Selain lahan yang masih sangat luas, harga ganti rugi lahan pun sebenarnya cukup murah.

"Di sana masih murah sih, sekitar Rp 25.000 per meter," tambahnya.

Baca juga: MRP Apresiasi Pengakuan Tanah Adat

Untuk membebaskan lahan, ia mengisahkan bahwa pihaknya selalu menggunakan berbagai pendekatan yang bisa diterima masyarakat adat.

Pendekatan secara adat menurutnya paling efektif mengingat budaya masyarakat di sana masih sangat kuat. Pemda bersama masyarakat adat setempat bisa duduk bersama menyelesaikannya.

"Kita di sana fluktuatif (biaya), ada yg masuk bicara secara adat atau secara pemerintahan sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang ada," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa pembebasan lahan untuk pembangunan bandara di Raja Ampat saat ini berjalan cukup baik. Malah pihaknya sudah mengajukan tambahan anggaran untuk perpanjangan runway dan sudah dianggarkan tahun ini  untuk 1525 meter.
Adapun lahan yang disiapkan saat ini 2000 m. Selain itu, Pemda Raja Ampat juga mengajukan bandara alternatif lainnya di Pulau Misol. Kedua tempat itu tanahnya sudah tidak bermasalah. (Van/A-3)

-   

BERITA TERKAIT