13 October 2019, 13:15 WIB

Soal AKD, PPP Ingin Musyawarah


M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum

MI/Mohamad Irfan
 MI/Mohamad Irfan
Sekjen PPP Arsul Sani

SEKRETARIS Jenderal PPP Arsul Sani menginginkan permasalahan alat kelengkapan dewan (AKD) dimusyawarahkan untuk menuju titik temu yang dapat menguntungkan PPP dan partai lainnya.

"Soal AKD ini, PPP berharap bisa dimusyawarahkan sebagaimana fraksi-fraksi bisa musyawarah dan mencapai mufakat," kata Arsul saat dihubungi, Minggu (13/10).

Dirinya mengungkapkan PPP mendapatkan kursi tak banyak di legislatif. Sehingga tidak banyak berharap untuk mendapatkan kursi pimpinan komisi.

"Tetap dalam semangat musyawarah ini, PPP bersyukur kalo bisa mendapat posisi pimpinan tidak harus ketua. Berharap mendapatkan di Komisi II dan V atau VI," ujar Arsul.

Diketahui, Komisi II memiliki ruang lingkup dalam negeri, pemilu dan sekretariat negara. Sementara, Komisi V memiliki ruang lingkup infrastruktur dan transportasi. Komisi VI ialah industri, investasi, dan usaha.

Untuk mewujudkan hal itu, PPP gencar melakukan pembicaraan politik dengan fraksi-fraksi, terutama melakukan pembicaraan dengan Koalisi Indonesia Kerja.

"Barangkali bukan lobi, tapi membangun kesepahaman di antara fraksi-fraksi. Pertama tentu dengan yang berada dalam Koalisi Indonesia Kerja. Setelah itu dengan fraksi-fraksi lainnya," tuturnya.

Baca juga: NasDem Tolak Sekat di Pimpinan AKD

Dirinya juga mengungkapkan penyusunan AKD akan terwujud setelah mitra kerja dari komisi mulai terbentuk. Mitra kerja komisi ialah menteri-menteri terkait.

"AKD, terutama yang terkait dengan komisi akan difinalkan setelah kabinet terbentuk. Ini karena komisi perlu disesuaikan mitra kerjanya dengan nomenklatur-nomenklatur kementerian dan lembaga non-kementerian yang ada pada Pemerintahan Pak Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin," tutupnya.

Diketahui, AKD terdiri dari 11 pimpinan komisi dan 3 wakil ketua. Ada 6 pimpinan lembaga berupa Badan Anggaran (Banggar), Badan Legsilasi (Baleg), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).(OL-5)

BERITA TERKAIT