13 October 2019, 07:00 WIB

Tindak Tegas Pelaku Anarkistis


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

ANTARA/Puspa Perwitasari
 ANTARA/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin 

Aparat keamanan diminta bertindak tegas dan proporsional terhadap semua pihak yang ingin menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang. Ketua Alumni Universitas Sumatra Utara untuk Jokowi-Amin atau Alumni Belusukan mengatakan pihaknya menduga ada sekelompok orang yang bertindak inkonstitusional secara masif utuk menggagalkan pelantikan, termasuk melakukan kekerasan terhadap pejabat negara. "Alumni Belusukan minta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan proporsional atas segala tindakan anarkistis," tegas Ketua Alumni Belusukan Bilmar Sitanggang saat memberikan keterangan resmi, di Jakarta, kemarin.

Menurut Bilmar, pihaknya mendukung penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat di muka umum. Namun demikian, hal itu harus dipastikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Apalagi, tambahnya, Jokowi-Ma'ruf terpilih dalam Pemilihan Presiden 2019 secara sah dan konstitusional juga demokratis.

"Kami mendukung dan mengawal pelantikan Jokowi-Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024," katanya.

Pada kesempatan itu, Bilmar mengungkapkan pihaknya mengutuk keras perbuatan melawan hukum melalui percobaan pembunuhan dengan melakukan penikaman oleh oknum Alumnus USU terhadap pejabat negara, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, yang sedang melaksanakan tugas ke-negaraan. "Kami juga berkomitmen menjaga kebinekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maka kasus ini harus diusut tuntas," pungkasnya.

Evaluasi kepolisian

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi turun tangan mengevaluasi kinerja kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa, khususnya yang terjadi di sekitar Jakarta. "Kami mendesak Pak Presiden juga memberikan tekanan kepada Pak Kapolri untuk mengevaluasi penanganan aksi unjuk rasa di Jabodetabek," ujar perwakilan koalisi masyarakat sipil yang juga Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhamad Isnur.

Menurut Isnur, pihaknya menduga terjadi sejumlah pelanggaran yang dilakukan kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa, terutama yang berlangsung di Gedung DPR RI pada 24-25 September 2019 lalu. Kasus yang terbaru ialah yang menimpa korban meninggal akibat unjuk rasa berujung ricuh yang terjadi di dekat Gedung DPR RI. Menurut kepolisian, Akbar meninggal karena luka yang akibat terjatuh dari pagar saat mengikuti demonstrasi.

Namun, pihak keluarga me-ragukan pernyataan tersebut setelah melihat luka-luka di sekujur tubuh Akbar yang tidak seperti bekas terjatuh. Isnur mengatakan perbedaan pandangan itu menimbulkan kecurigaan tentang penyebab kematian Akbar. "Kemudian yang ditemukan di lapangan oleh keluarga ginjalnya hancur, tengkorak tempurung kepalanya juga remuk. Ini bukan karena jatuh, kalau jatuh itu yang luka pasti lehernya bukan kepalanya. Kematian janggal ini segera diungkap," katanya.

Pihaknya mendesak Jokowi untuk mengevaluasi kinerja kepolisian dalam menangani demonstrasi agar kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak terulang di kemudian hari. Isnur juga menyarankan agar Jokowi melibatkan sejumlah lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman dalam proses evaluasi tersebut. "Kami mendesak bukan hanya investigasi internal, libatkan Komnas HAM, libatkan Komnas Anak, libatkan Ombudsman dan dengarkan mereka," kata Isnur. (Ant/P-4)

BERITA TERKAIT