12 October 2019, 06:50 WIB

Utamakan Keseimbangan Politik


Akmal Fauzi | Politik dan Hukum

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
 ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dalam pertemuan di Istana Merdeka.

"HUBUNGAN kami baik dan mesra, bukan begitu, Pak?" ujar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Sangat mesra," timpal Presiden Joko Widodo semringah. Prabowo kemudian menambahkan, "Banyak yang enggak suka mungkin, ya," kata Prabowo lagi sembari tertawa.

Itulah cuplikan singkat jumpa pers Jokowi dan Prabowo Subianto seusai pertemuan yang berlangsung tertutup sekitar 40 menit di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Pertemuan kedua tokoh ini membahas beberapa hal.

Salah satunya ihwal kemungkinan Gerindra masuk ke koalisi.

"Namun, ini belum final. Kami sudah bicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk koalisi kita," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Pertemuan itu tampaknya mengakhiri teka-teki kepastian Gerindra, partai oposisi dalam Pilpres 2019 selain Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera, untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Amin periode 2019-2024.

Sebelumnya, dalam kontestasi Pilpres 2019, partai oposisi sangat keras mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019.

Selain Prabowo, Jokowi juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (10/10). Pertemuan ini membahas kemungkinan Demokrat masuk ke koalisi pemerintah.

Sumber: Tim Riset MI

 

 

Keseimbangan politik

Partai NasDem menyerahkan semua keputusan kepada Jokowi soal kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Hanya, partai besutan Surya Paloh ini mengingatkan perlunya keseimbangan kekuatan politik. "Jika semua parpol bergabung ke dalam pemerintahan, fungsi kontrol terhadap pemerintah akan hilang," kata Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad Ali saat dihubungi kemarin.

Namun, PDI Perjuangan membuka diri terhadap partai oposisi yang ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Amin. "Negara yang besar ini harus dikelola secara bersama sehingga sikap kita membuka diri terhadap kerja sama itu," tutur Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah.

Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut SBY akan kembali bertemu Jokowi dalam waktu dekat. "Kemungkinan besar akan ada pertemuan semacam deklarasi. Inilah koalisi kami dan teman koalisi," kata dia.

Dalam pandangan Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatra Barat, Feri Amsari, bergabung oposisi ke dalam pemerintahan Jokowi-Amin merusak bangunan pengelolaan negara. "Oposisi dibutuhkan untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan. Sekaligus publik punya alternatif memberikan aspirasi jika partai menjadi oposan," ucap Feri tadi malam.

Selain itu, kata dia, bergabungnya Gerindra mengabaikan suara pemilih mereka dalam Pilpres 2019 yang hanya menghendaki pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

"Pemerintahan yang terlalu dominan akan membuat proses pemerintahan berlangsung otoriter," pungkasnya.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menilai masuk akal jika Presiden terpilih Jokowi ingin menambah jumlah partai politik di periode kedua pemerintahannya dari 60% kekuatan politik di parlemen menjadi 70%-75%.

"Pak Jokowi ingin mengamankan koalisinya kalau ada partai yang karena alasan tertentu, dalam perjalanannya berbeda dengan pemerintah. Makanya, dia perlu menambah jumlah partai," jelasnya.

Dia mengharapkan PKS dan PAN memang sebaiknya tetap berada di luar pemerintahan. Ia menilai dua partai yang tidak masuk ke pemerintahan sudah cukup untuk memberikan kekuatan sebagai oposisi. 

Djayadi memprediksi bukan mustahil PDI Perjuangan dan Gerindra bersama-sama dalam Pilpres 2024. (Uta/Nur/X-4)

BERITA TERKAIT