11 October 2019, 23:15 WIB

Anggaran Subsidi Transportasi Umum Naik 50%


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

Dok. MI
 Dok. MI
Angkutan Umum

PENAIKAN anggaran subsidi untuk transportasi umum pada 2019 sebesar Rp3,7 triliun. Pada 2020, dianggarkan sebesar Rp6,94 trilun atau naik 50%.

Terkait penaikan ini, anggota DPRD DKI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Muhayar RM mengungkapkan tidak ada masalah mengenai meningkatnya usulan anggaran subsidi transportasi yang mencapai Rp6,94 triliun untuk 2020.

Ia menilai, selama penambahan anggaran itu jelas dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat umum, tidak perlu diributkan.

"Adanya kenaikan anggaran bisa saja karena adanya penambahan armada baru, ada penambahan layanan MRT dan LRT yang tahun ini belum ada dan tidak signifikan anggarannya," ujar Muhayar dalam keterangan resminya, kemarin.

Penaikan anggaran itu berdasarkan data dari Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Usulan anggaran itu sudah ditandatangani oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.

Menurut Muhayar, penaikan anggaran, jika dirinci, untuk subsidi MRT sebesar 938,59 miliar, LRT Jakarta 665,07 miliar, dan Trans-Jakarta 5,34 triliun.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan penaikan subsidi transportasi bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Salah satu caranya ialah dengan adanya peremajaan dan penambahan bus.

 

Penataan PKL

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta menargetkan bulan depan (November) lahan yang semula merupakan park and ride Thamrin 10 akan diisi oleh PKL.

Lahan seluas 8.710 meter persegi di Jalan MH Thamrin No 10 Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, itu semula dijadikan park and ride oleh Dinas Perhubungan DKI.

Namun, seiring kebijakan pengurangan kantong parkir untuk mengendalikan kendaraan pribadi, Pemprov DKI Jakarta menghapus fungsinya dan mengubahnya menjadi kawasan pusat UMKM.

"Iya, targetnya nanti bulan depan sudah bisa terisi," kata Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta Adi Ariantara saat dihubungi, kemarin.

Pengubahan fungsi lahan dari park and ride menjadi pusat UKM ini diresmikan melalui Keputusan Gubernur No 1.356 Tahun 2019 yang telah ditandatangani pada 10 September lalu.

Adi menyebut pihaknya saat ini sedang menunggu desain bangunan pusat UKM itu dari Perumda Pasar Jaya.

PKL yang menempati lahan milik Bank DKI itu di antaranya berasal dari kawasan lokasi binaan (lokbin) PKL di dekat gedung Wisma Mandiri sebanyak 145 PKL. "Kenapa mereka yang dipilih? Ya, biar tidak terjadi kompetisi. Jangan sampai kita mematikan usaha yang sudah ada tidak jauh dari situ," ungkap Adi. Selain di Thamrin 10, pihaknya akan menyisir wilayah lainnya untuk dijadikan sentra PKL.(Put/J-3)

BERITA TERKAIT