11 October 2019, 20:12 WIB

Kejaksaan Tidak Menyerah Tuntaskan Kasus Pembobolan Bank Mandiri


Golda Eksa | Politik dan Hukum

MI/Palce Amalo
 MI/Palce Amalo
jaksa Agung H< Prasetyo

JAKSA Agung HM Prasetyo memberi sinyal bahwa pihaknya akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terkait kasus pembobolan PT Bank Mandiri Tbk Commercial Banking Center Bandung sebesar Rp1,83 triliun.

Menurut dia, upaya hukum lanjutan itu kemungkinan ditempuh jika tim penuntut umum yang menangani perkara menemukan novum atau bukti baru sebagai syarat untuk mengajukan PK.

Prasetyo menegaskan Korps Adhyaksa tidak akan menyerah meski kasasi yang diajukan penuntut umum ditolak Mahkamah Agung. Menurut dia, sampai saat ini pihaknya belum menerima secara formal putusan kasasi itu.

"Mungkin kita ajukan PK. Karena yang kita dengar katanya 2 dari 5 hakim MA yang memutus perkara (kasasi) itu dissenting opinion. Berarti mereka sendiri pun tidak ada kesamaan sikap dan pendapat," kata Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (11/10).

Kasus pembobolan Bank Mandiri terbukti telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. Artinya, sambung dia, sangat disayangkan pula jika akhirnya para terdakwa yang menurut keyakinan jaksa bersalah justru dibebaskan.

Baca juga : Kejaksaan belum Pertimbangkan Eksaminasi Pembobolan Bank Mandiri

"Kita belum puas dengan proses putusan seperti itu. Seperti yang saya katakan, perkara apa pun yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tentu benar-benar kita yakini dapat dibuktikan. Prosesnya juga cukup panjang, mulai dari pengkajian mendalam, penyelidikan, dan penyidikan," kata dia.

Prasetyo meyakini kejahatan korupsi pembobolan Bank Mandiri telah terbukti. Ia menilai banyak hal penyimpangan dalam kasus yang menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp1,83 triliun.

Bukti terjadinya korupsi itu, imbuhnya, terlihat dari sisi pengajuan kredit, tambahan kredit yang didasarkan jaminan fiktif, nominal yang spektakuler, serta tidak jelas peruntukannya atau tidak sesuai dengan apa yang diajukan.

"Tapi faktanya, ketika pihak lain ternyata membebaskan karena mungkin alasan-alasan yang kita sendiri tidak jelas, ya itu kita masih akan pelajari lagi langkah upaya apa yang bisa kita lakukan," terang dia.

Sebelumnya, MA menolak kasasi yang diajukan tim JPU Kajari Bandung. Dengan demikian 7 terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling (TAB) tetap divonis bebas sesuai putusan Pengadilan Negeri Bandung pada Januari 2019.

Seluruh terdakwa itu ialah Direktur PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB) Rony Tedy, Commercial Banking Manager Bank Mandiri Bandung Surya Beruna., Senior Credit Risk Manager Bank Mandiri Bandung Teguh Kartika Wibowo, Senior Relation Manager Bank Mandiri Bandung Frans Eduard Zandstra, Head Officer PT TAB, Juventius, Komite Pemutus Tingkat Pertama Bank Mandiri Totok Suharto, dan Wholesale Credit Risk Head-WCK Bandung Poerwitono Poedji Wahjono.

Baca juga : Tim Kejagung Geledah PT TAB terkait Pembobolan Bank Mandiri

Kasus tersebut bermula pada 15 Juni 2015. Kala itu Rony Tedy mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri Tbk Commercial Banking Center Bandung I.

Rinciannya, perpanjangan seluruh fasilitas kredit modal kerja senilai Rp880 miliar, perpanjangan dan tambahan plafon LC Rp50 miliar, dan fasilitas kredit investasi untuk 72 bulan Rp250 miliar.

Namun, dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit terdapat data aset PT TAB yang tidak benar. Aset yang dilaporkan itu justru dibesarkan dari aset sebenarnya.

Walhasil, berdasarkan nota analisis pemutus kredit Nomor CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015 seolah-olah kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan, sehingga dapat dengan mudah memperoleh perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit Rp1,17 triliun.

Debitur PT TAB, menurut tim jaksa, juga telah menggunakan uang fasilitas kredit sebesar Rp73 miliar untuk keperluan yang dikarang dalam perjanjian kredit. Uang itu sejatinya hanya boleh digunakan untuk kepentingan kredit investasi (KI) dan kredit modal kerja (KMK). (OL-7)

BERITA TERKAIT