11 October 2019, 17:27 WIB

Tindak Tegas Teroris, Polisi tidak Perlu Khawatirkan Isu HAM


Mathias Sembiring Brahmana | Politik dan Hukum

Antara
 Antara
Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (kanan) menunjukkan foto tersangka pelaku dan barang bukti penikaman Menko Polhukam Wiranto

SEJUMLAH tokoh masyarakat meminta aparat keamanan tidak ragu dalam menindak tegas pelaku terorisme dan radikalisme meskipun sering dibenturkan pada isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
 
"Polisi tak perlu ragu dalam bertindak, tidak ada pelanggaran HAM jika penindakan hukum terhadap para pelaku sesuai peraturan perundang-undangan," papar Ketua Pengurus Harian Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas saat ditanya wartawan terkait kasus penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto, Jumat (11/10).


Ketua Pengurus Harian Tanfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas. (MI/Sumaryanto Bronto)

 
Menurutnya, penyerangan kelompok radikal terhadap Wiranto adalah perbuatan biadab yang tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan apapun. "Pak Wiranto selaku Menko Polhukam merupakan pengemban amanah di bidang keamanan negara, sehingga yang diserang adalah simbol negara. Itu artinya, yang diserang hakikatnya adalah keamanan negara, rasa aman masyarakat. Untuk itu saya mendukung penuh upaya dan langkah-langkah aparat keamanan mengusut tuntas motif, pola, serta gerakan yang memicu terjadinya peristiwa tersebut," tegasnya.

Baca juga: Koordinator Aksi Trisakti tak Memiliki Hubungan dengan Anarko
 
Robikin meminta jangan ada yang mengaitkan kasus ini dengan masalah agama. "Jangan ada yang mengaitkan dengan Islam. Islam adalah agama damai, rahmat bagi alam semesta. Islam pasti mengutuk segala bentuk kekerasan seperti ini," jelasnya.
 
Budayawan dan rohaniwan Katolik Benny Soesatyo juga mendukung aparat kepolisian menindak tegas para pelaku terorisme di tanah air. "Saya kira polisi tak perlu ragu dicap sebagai pelanggar HAM dalam menindak pelaku terorisme. Justru kekerasan para teroris yang merupakan pelanggaran HAM. Aparat harus tegas dalam memerangi para terorisme dan radikalisme," terang Benny.


Budayawan dan rohaniwan Katolik Benny Soesatyo. (Dok Antara)


Menurut Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu, segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh ajaran agama. "Dengan mencederai orang lain, mereka melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Maka harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di negeri ini," katanya.
 
Benny juga mengimbau seluruh elemen masyarakat termasuk kaum muda untuk lebih arif dalam menggunakan media sosial. Karena saat ini sudah menjadi rahasia umum kalau media sosial dijadikan sebagai alat penyebaran konten-konten radikalisme. "Masyarakat harus bersatu melawan radikalisme dan jangan memberi ruang kosong kepada para pelaku, apalagi sampai kehilangan rasionalitas dan malah mendukung aksi tersebut," imbuhnya. (X-15)
 

BERITA TERKAIT